Terkait Sistem Zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru, Ini Sikap Ketua Relawan Perahu Edukasi

Dan yang ke-dua tidak adanya lagi sekolah yang tertinggal, serta yang ke-tiga terwujudnya pemerataan kualitas anak didiknya.

Terkait Sistem Zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru, Ini Sikap Ketua Relawan Perahu Edukasi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Komunitas Perahu Edukasi, Kabupaten Ketapang Fachrur Rizal 

Terkait Sistem Zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru, Ini Sikap Ketua Relawan Perahu Edukasi

SAMBAS - Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan pada tatanan pemerintahan dan masyarakat terkait dengan rencana pemberlakuan Sistem Zonasi dalam proses penerimaan anak didik baru. 

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No 51 tahun 2018 tentang PPDB.

Yang kemudian disusun dalam bentuk Peraturan Bupati tentang penetapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019. 

Sistem itu akan mulai berlaku pada 24 Juni mendatang, terutama untuk sekolah negeri dari seluruh jenjang Taman Kanan-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP-SMA).

Baca: Kapolsek Mempawah Hulu Hadiri Rapat Zonasi PPDB SMPN 1 Mempawah Hulu

Baca: 437 SDN di Landak Terapkan PPDB Sistem Zonasi

Menanggapi hal itu, Ketua Komunitas Perahu Edukasi, Kabupaten Ketapang Fachrur Rizal angkat bicara terkait dengan pemberlakuan sistem zonasi penerimaan peserta didik 2019 ini. 

Menurutnya, hal ini tentu akan menuai pro dan kontra dalam masyarakat sebab sistem ini akan berimplikasi terhadap orangtua dan khususnya anak didik yang akan bingung dalam menentukan hendak kemana Ia melanjutkan pendidikannya. 

Karena sebagaimana diketahui, sebelumnya sistem zonasi ini bertujuan untuk memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat guna mendapatkan kesempatan pendidikan ‎tanpa membeda-bedakan seperti tahun-tahun sebelumnya. 

"Pada prinsipnya tentu kami Komunitas Relawan Perahu Edukasi Ketapang sangat menyambut baik atas permendikbud ini, sehingga tak ada lagi sekolah-sekolah favorit dan unggulan yang akan menjadi rebutan oleh anak didik berprestasi atau yang mempunyai nilai rata-rata UN yang tinggi," ujarnya, Minggu (23/6/2019) sebagaimana rilis yang diterima Tribun.

Baca: 69 SMPN di Landak Siap Terapkan Sitem Zonasi Dalam PPDB

Baca: Kadisdikbud Jelaskan Penerimaan Siswa Terapkan Sistem Zonasi

"Namun dari pada itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam merealisasikan sistem ini yaitu dampak positif dan negatif," sambungnya.

Pertama, kata Fahri, hal positifnya diantaranya adalah, satu memberikan kesempatan untuk sekolah-sekolah lainnya yang akan mendapatkan pemerataan dari segi kuantitas anak didiknya sehingga berdampak pula terhadap kemajuan dan perkembangan baik atas lembaganya.

Dan yang ke-dua tidak adanya lagi sekolah yang tertinggal, serta yang ke-tiga terwujudnya pemerataan kualitas anak didiknya. 

"Namun di sisi lain tentu ada dampak negatifnya. Kedua, hal negatif yang akan timbul atas kebijakan sistem ini adalah; Pertama belum siapnya lembaga pendidikan/sekolah terhadap sistem zonasi ini jika diterapkan secara menyeluruh sehingga perlu sosialisasi yang merata," bebernya.

"Kedua, ketidaksiapan tenaga pendidik, ke-tiga belum tersedianya anggaran disetiap daerahnya, ke-empat, kompetensi pendidik yang tak linier atas bidangnya, dan yang kelima terbatasnya sarana dan prasarana sehingga kecilnya minat anak didik untuk melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat, dan lain sebagainya," tutupnya. 

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved