Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar Harap Tidak Ada Siswa Titipan Pada PPDB Tahun ini

Agus Priyadi berharap tidak ada siswa titipan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem Zonasi

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar Harap Tidak Ada Siswa Titipan Pada PPDB Tahun ini
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi saat ditemui diruang kerjanya, jumat (21/6/2019) 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar Harap Tidak Ada Siswa Titipan Pada PPDB Tahun ini

PONTIANAK - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi berharap tidak ada siswa titipan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem Zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 di Kalbar tahun ini.

Agus mengatakan untuk PPDB tahun 2019 pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar sudah melakukan upaya dan koordinasi bersama gubernur Kalbar, saber pungli, dinas pendidikan , dewan pendidikan kemudian dewan legislatif dan pemerintah kabupaten/kota.

"PPDB dengan sistem zonasi merupakan suatu bentuk peraturan baru dari pemerintah Kemendikbud dalam rangka menjaring sebanyak mungkin siswa yang Kartu Keluarg (KK) anak tersebut dekat dengan sekolah," ujarnya saat ditemui di ruanh kerjanya, jumat (21/6/2019).

Baca: TERPOPULER- Pengasuh Habisi Anak 20 Bulan, Bawaslu Kubu Raya Buka Suara, hingga Kevin Aprilio Curhat

Baca: Kalbar 24 Jam - Sembunyikan Sabu, Pelaku Pembunuhan Ditangkap, hingga Sutarmidji Akan Rotasi Pejabat

Baca: Botani Cafe dan Resto, Sajikan Minuman Green Tea Nikmat  

PPDB diterapkan sistem zonasi dengan pembagian kuotanya 90 persen untuk zonasi penuh, 5 persen prestasi, dan 5 persen perpindahan orang tua.

Ia berharap untuk sistem zonasi ini semoga tidak ada siswa titipan yang diluar ketentuan yang berlaku.

"Apabila ditemui siswa titipan maka Saber Pungli Kalbar sudah mewanti-mewanti bahwa di 2019 apabila ada siswa titipan maka akan dilakukan tindakan Pro Justitia atau penyidikan tersangka," ujarnya.

Sedangkan bagi siswa yang sudah dititipkan akan dikeluarkan dan itu sudah menjadi komitmen. Jadi ia menghimbau untuk tidak melakukan tindakan penitipan dan ikuti saja sesuai ketentuan yang l berlaku.

"Apabila tidak ingin menyekolahkan anak disekolah negeri yang bukan favorite maka masih ada sekolah yang ada di Kemenag atau SMK, dan sekolah swasta," ucapnya.

Ia sangat berharap tidak terjadi lagi kecurangan seperti tahun 2018 lalu.

Terkait tindakan-tidakan PPDB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerimaan tidak sesuai dan siswa titipan segala macam maka bisa langsung laporkan kepada pihak Ombudsman Provinsi Kalbar dan identitas akan disembunyikan.

Untuk pengaduan bisa langsung datang ke kantor yang terletak di Jalan Surya Nomor 2A, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

"Bagi yang ingin melapor mudah-mudahan mereka punya data foto ,suara dan data rekaman video. Sehingga mudah untuk ditindak lanjuti siapa pelakunya dan akan diteruskan ke Saber Pungli kepada Polda untuk ditindak lanjuti secara pro justicia," pungkasnya.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved