Pertahankan WTP, Pemerintah Sekadau Bekerjasama dengan Untan Gelar Seminar Akuntansi

Dalam Rangka mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pertahankan WTP, Pemerintah Sekadau Bekerjasama dengan Untan Gelar Seminar Akuntansi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura (UNTAN) menggelar seminar akuntansi di Hotel Gajah Mada, Pontianak, 20-21 Juni. 

Citizen Reporter
Humas Pemkab Sekadau
Debie

Pertahankan WTP, Pemerintah Sekadau Bekerjasama dengan Untan Gelar Seminar Akuntansi

SEKADAU - Dalam Rangka mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) peningkatan kompetensi dan adaptasi sumber daya aparatur pengelola keuangan dan perkembangan reputasi dan isu-isu teraktual dibidang akuntansi pemerintahan dan barang milik daerah.

Maka untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura (UNTAN) menggelar seminar akuntansi di Hotel Gajah Mada, Pontianak, 20-21 Juni.

"Kemampuan menerjemahkan standar akuntansi pemerintahan dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dapat mengoptimalkan kualitas laporan keuangan sekaligus mereduksi resiko hukum. Bagi sebagian kalangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi mungkin tidak lagi sulit kamu penyebaran ASN dalam pengelolaan keuangan ini masih terbilang terbatas," ujar Asisten III Setda Sekadau, Sapto Utomo.

Baca: Polisi Amankan Pria Jual Kucing Hutan di Kubu Raya

Baca: Syahnaz Sadiqah Hamil 8 Minggu, Hasil USG Tunjukkan Dua Janin Sekaligus

Baca: Kapolsek Mempawah Hulu Hadiri Rapat Zonasi PPDB SMPN 1 Mempawah Hulu

Karena itu menurutnya seminar bertajuk Penguatan Akuntabilitas Dan Kualitas Laporan keuangan Dalam Mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau ini sangat penting untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan lanjutan di bidang akuntansi. Terlebih menurutnya satu diantara pertanggung jawaban pemerintah daerah yaitu menyusun laporan sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010.

"Jadi dalam peraturan tersebut tentang standar akuntansi dan pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LP), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan CALK)," katanya.

Kemudian ia menjelaskan WTP bukan berarti pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan sudah sempurna. Hal ini menurutnya ditandai dengan setiap penyerahan laporan disertai dengan catatan dan temuan menandakan perbaikan penatausahaan keuangan dan barang menjadi fokus utama.

"Kendati mendapat WTP, BPK RI selalu merekomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan laporan keuangan, khususnya dalam penatausahaan barang milik daerah. Maka seminar ini menjadi penting Untuk mewujudkan kualitas dan kewajaran laporan keuangan dapat semakin baik setiap tahunnya," paparnya.

Ia mengatakan kerjasama akuntansi dengan melibatkan para akademisi ini didasarkan pada peran Perguruan itu sendiri yang menaungi para akademisi. Diantara diharapkan perguruan tinggi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk pemenuhan tri dharma perguruan tinggi.

"Seminar dengan bekerjasama dengan pihak universitas ini juga sebagai kesempatan berharga bagi pemerintah kabupaten sekadau, dalam menjembatani dinamika peraturan dan keilmuan yang terus berkembang dengan praktiknya di lingkungan pemerintahan," tuturnya

Ia berharap para peserta seminar dapat benar-benar memanfaatkan seminar tersebut sehingga dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk nantinya diimplementasikan di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap peserta jangan membuang kesempatan untuk menggali ilmu dan bertukar informasi dengan ahli-ahli yang menjadi narasumber maupun sesama peserta lainnya. Sehingga beban dan tanggung jawab penatausahaan keuangan dan barang dapat kita pikul besama," pungkasnya.(*)

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved