Citizen Reporter

Pemerintah Pertegas Posisi Hadapi Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa

Musdhalifah menegaskan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan

Pemerintah Pertegas Posisi Hadapi Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Joint mission Kemenko Perekonomian soal diskriminasi sawit ke Uni Eropa, di Brussel, Belgia pada 8 hingga 9 April 2019 lalu 

Pemerintah Pertegas Posisi Hadapi Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa

Citizen Reporter 
Hermin Esti Setyowati 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

PONTIANAK - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah sebagai tindak lanjut dari joint mission ke Brussel, Belgia pada 8 hingga 9 April 2019 lalu.

Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia saat itu melakukan diplomasi kepada Uni Eropa (UE) untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. 

Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex). 

“Kali ini kita akan membahas perkembangan dari upaya-upaya tindak lanjut yang sedang dilakukan mengenai persoalan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam Rapat Koordinasi tentang Posisi Pemerintah Indonesia terhadap EU Delegated Act dan Organisasi Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di kantornya, Rabu (19/6/2019) 

Baca: Pekerjakan Dua Hari Dalam Sepekan, Ketua Serikat Buruh Sawit Kecewa

Baca: KRONOLOGI Anak Aniaya Ayah, Dua Hari Kemudian Sang Anak Ditemukan Tewas di Kebun Sawit

Musdhalifah menegaskan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan.

Juga menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). 

Untuk itu, saat ini pemerintah tengah melakukan proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO).

Rencananya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan akan memimpin rapat penetapan kuasa hukum pada tanggal 20 Juni 2019 di Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved