Dugaan Pelanggaran, Kejari Ketapang Panggil Beberapa Pejabat dan Pelaksana Proyek di Dinas Pertanian

Sebagai tindak lanjut pemanggilan beberapa pejabat dan pelaksana proyek di Dinas Pertanian Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Ketapang

Dugaan Pelanggaran, Kejari Ketapang Panggil Beberapa Pejabat dan Pelaksana Proyek di Dinas Pertanian
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari Ketapang dengan PT Bank Negera Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ketapang. Senin, (25/03). 

Dugaan Pelanggaran, Kejari Ketapang Panggil Beberapa Pejabat dan Pelaksana Proyek di Dinas Pertanian

KETAPANG – Sebagai tindak lanjut pemanggilan beberapa pejabat dan pelaksana proyek di Dinas Pertanian Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Ketapang, Kejaksaan Negeri ( Ketapang hingga saat ini terus melakukan pengembangan terhadap beberapa kasus yang diduga terjadi penyimpangan.

Dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Dharmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejaksaan Ketapang Agus Supriyanto, SH bahwa pemanggilan ini terkait dugaan pelanggaran pada beberapa proyek dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang tahun 2017 lalu.

Saat ini diakui Agus pihaknya telah memanggil beberapa pihak terkait guna dimintai keterangan. 

Baca: Tertangkap di Simpang Dua, Tersangka Pembunuhan di Kamp PT SNIP Sempat Kabur

Baca: Sudah Banyak Korban, Masyarakat Dukung Larangan Bermain Layangan di Pontianak

Baca: Cinta Indonesia, Begini Sinopsis Film Rumah Merah Putih

"Benar telah kita lakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan terhadap pokir, pokok pikiran atau kita kenalnya dana aspirasi itu tahun 2017 di Dinas Pertanian. Kita sudah memintai keterangan ke beberapa orang terkait dengan kegiatan yang di maksud, baik pelaksana, maupun panitia,” terang Agus saat dikonfirmasi di kantor Kejaksaan Negeri Ketapang pada Rabu (19/06/2019).

Saat ditanya oleh awak media jenis item pekerjaan yang diduga dilakukan penyelewengan, dirinya belum dapat memberikan keterangan terlalu jauh karena menurutnya saat ini masih dalam proses penyelidikan pihaknya.

“Jenis pekerjaannya umum, yang ada di pertanian. Statusnya masih dalam proses penyelidikan, penyelidikan ini untuk menemukan ada tidaknya suatu pristiwa pidana, apakah ada atau tidak, setelah penyelidikan, untuk menentukan siapa saja yang menjadi tersangka, ini dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.

Menurut Agus, penyelidikan yang sampai saat ini masih dalam proses tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil pihak lain, baik di Dinas Pertanian Perkebunan dan Pertenakan (DP3) Kabupaten Ketapang, maupun di Dinas lainnya, karena proyek kegiatan pokok pikiran dari DPRD Ketapang tersebar di beberapa Dinas yang ada di Kabupaten Ketapang.

"Kalau pokok pikiran inikan banyak, bukan hanya di Dinas Pertanian itu saja, karena untuk sementara cuma itu, tidak menutup kemungkkinan juga di dinas yang lain, kemungkinan akan juga dilakukan klarifikasi terhadap paket proyek yang lain,” tegasnya.

Pemanggilan kepada beberapa pejabat di Dinas Pertanian Perkebunan dan Pertenakan (DP3) Kabupaten Ketapang ini ternyata sudah dilakukan sejak bulan lalu atau tepatnya di bulan puasa kemarin, bahkan para pelaksana proyek di tahun 2017 tersebut juga dimintai keterangan.

“Pemanggilan, permintaan keterangan dilakukan pada bulan puasa kemarin dan hingga sekarang masih terus berlanjut,” tutupnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved