Terkait Anggaran Pilkada 2020, Ramdan: KPU Kalbar Tunggu Finalisasi Rancangan Draft KPU RI

Dalam penyusunan anggaran tersebut, lanjut Ramdan, tentu pihaknya juga mengedepankan efesiensi.

Terkait Anggaran Pilkada 2020, Ramdan: KPU Kalbar Tunggu Finalisasi Rancangan Draft KPU RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Ketua KPU Kalbar, Ramdan 

Terkait Anggaran Pilkada 2020, Ramdan: KPU Kalbar Tunggu Finalisasi Rancangan Draft KPU RI

PONTIANAK - Menyambut 7 Pilkada di Kalbar, di antaranya Kabupaten Sambas, Ketapang, Sekadau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang pada 2020, KPU mulai melakukan persiapan.

Ketua KPU Kalbar, Ramdan menungkapkan jika KPU RI sedang membuat draft rancangan tahapan dan lain sebagainya.

"Kami juga menunggu tentu berkaitan dengan finalisasi rancangan draft yang dibuat oleh KPU RI, yang sudah kami lakukan ke KPU Kabupaten Kota khususnya 7 Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada 2020, mereka sudah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah masing-masing dalam rangka persiapan kebutuhan atau kewajiban pemda dalam memfasilitasi anggaran yang akan dilaksanakan atau butuhkan untuk penyelenggaraan itu sendiri," terang Ramdan, Rabu (19/06/2019).

Baca: Desa Sungai Pukat Wakili Sintang di Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

Baca: Terpilih jadi DPD RI, Ini Program Utama Sukiryanto

Dalam penyusunan anggaran tersebut, lanjut Ramdan, tentu pihaknya juga mengedepankan efesiensi.

"Kita berharap memang dalam proses penyusunan anggaran tentu tetap mengedepankan prinsip efektif dan efesien, kemudian terhadap ketentuan aturan yang mengatur nomenklatur penggunaan anggaran setiap tahapan juga harus menjadi acuan," timpalnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua KPU Singkawang ini juga mengatakan masih menunggu arahan terkait DPT.

"Ya itukan kita tunggu nanti pasti akan ada regulasi mengatur bagaimana penetapan untuk DPT kepentingan untuk Pilkada karena kita baru saja melaksanakan pileg dan pilpres, tentu pasti ada peraturan KPU yang mengatur bagaimana apakah data ini yang digunakan dimutahirkan kembali atau bagaimana, tentu kami akan menunggu dulu PKPUnya," pungkas Ramdan.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved