Siron: 76 Desa di Sanggau Sudah Memiliki Bumdes

"Mereka memiliki beragam usaha diantaranya air isi ulang atau mineral, cetak batako, warung dan lain sebagainya,"katanya

Siron: 76 Desa di Sanggau Sudah Memiliki Bumdes
TRIBUNPONTIANAK/Hendri Chornelius
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau, Siron SSos MSi 

Siron: 76 Desa di Sanggau Sudah Memiliki Bumdes

SANGGAU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau, Siron menyampaikan sebanyak 76 Desa dari 163 Desa di Kabupaten Sanggau yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Mereka memiliki beragam usaha diantaranya air isi ulang atau mineral, cetak batako, warung dan lain sebagainya,"katanya, Selasa (18/6/2019).

Dikatakanya, saat ini pihaknya sedang membantu mengurus badan hukum dari Bumdes tersebut. "Sekarang tinggal pembentukan dulu, buat badan hukumnya, itu yang kita lakukan dulu,"tuturnya.

Setelah itu, Bumdes diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usahanya. 
"Untuk Bumdes inikan hangat-hangatnya baru tahun kemarin. Jadi sekarang mereka sedang membentuk itu,"jelasnya.

Baca: BREAKING NEWS - Penyelundupan Mobil Mewah Malaysia-Indonesia Terbongkar, Ditutupi Pakan Ternak

Baca: Kalbar 24 Jam - Pembunuhan Sadis, Video Seks Oknum Guru & Siswa, hingga KPK Periksa Rektor IAIN

Baca: TERPOPULER - Siswi Budak Seks Oknum Guru, Rocky Gerung Sebut Yusril Ihza Baper, hingga Kesha Ratuliu

Dikatanya, Bumdes memiliki peran untuk membangun Desa. Untuk itulah, Pemerintah Desa diharapkan untuk membantu agar keberadaan Bumdes tersebut bisa membantu masyarakat di Desa setempat.
"Bumdes ini program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,"jelasnya.

Siron juga belum berani memastikan kapan seluruh Desa di Kabupaten Sanggau memiliki Bumdes. "Untuk target kita belum bisa menentukan. Yang jelas usaha kita untuk membentuk Bumdes disetiap Desa terus kita lakukan,"tegasnya.

Saat disinggung apakah ada kewajiban pembiayaan Bumdes dari Pemerintah Desa, Siron menegaskan tidak ada.

"Itu ada kewajiban dari Desa untuk membentuk dan aturannya ada. Apabila Bumdes itu dilihat bisa berkembang, Pemerintah Desa wajib membantu pembiayaannya karena sekarangkan dana Desa sudah cukup besar,"pungkasnya. 

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved