Sidak Fasilitas Pelayan Publik Pengadilan Negeri Pontianak, Ini Penilaian Ombudsman RI

Anggota Ombudsman RI, Profesor Adrianus Meliala, P.h.d bersama dengan kepala perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat Agus Priyadi

Sidak Fasilitas Pelayan Publik Pengadilan Negeri Pontianak, Ini Penilaian Ombudsman RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
Anggota Ombudsman RI, Profesor Adrianus Meliala, P.h.d (kanan) saat Sidak ke Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu (19/6/2019). 

Sidak Fasilitas Pelayan Publik Pengadilan Negeri Pontianak, Ini Penilaian Ombudsman RI

PONTIANAK - Anggota Ombudsman RI, Profesor Adrianus Meliala bersama dengan kepala perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat Agus Priyadi melakukan sidak kepengadilan Negeri Pontianak, Rabu (19/6/2019) siang.

Pada sidaknya ini, ia bersama anggota ombudsman Kalbar memasuki setiap ruangan yang ada di Pengadilan Negeri, dan memantau semua sudut ruangan untuk memastikan kelengkapan pelayanan Publik di pengadilan Negeri Pontianak sudah berjalan baik atau belum.

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dibidang pelayanan Publik, kami melakukan sidak untuk melihat kondisi pelayanan Publik dan fasilitasnya secara real-time dan secara apa adanya,""ujarnya.

Dari hasil pengamatannya, ia menilai fasilitas yang diperlukan dan pelayanan publik di Pengadilan negeri Pontianak sudah baik.

Baca: Prof Garuda Dorong Jumlah Guru Besar di Untan Semakin Banyak

Baca: Kapolda Kalbar Dukung Pembentukan Forum Anak Hingga Tingkat Desa

Baca: Hikmah: Mahasiswa Diutamakan Kuasai Bahasa Jepang

"Hal - hal yang sebagaimana diisyaratkan dalam undang - undang nomor 25, Sebagai contoh tentang maklumat layanan, proses layanan, biaya, penanggung jawab, foto, dan semua kelihatan semua ada,"katanya.

"Dari segi kelengkapan - kelengkapan, sebagaimana di minta oleh undang - undang, kelihatannya ada dan cukup, sehingga kami apresiasi apa yang sudah dicapai oleh pengadilan negeri Pontianak,"jelasnya

Dari hasil pemantauannya, ia menilai ruangan hakim di pengadilan negeri Pontianak dapat berikan perhatian lebih, mengingat beban kerja hakim Pontianak cukup berat menurutnya.

"Saya lihat lebih pada tadi, fasilitas bagi hakim, memang bagi hakim itu tidak termasuk layanan publik si tapi Saya bayangkan begini, kalau ruang kerjanya hakim ini begitu bersahaja, bayangkan nanti bagaimana dia bisa keluar dengan kualitas pemberkasan dan pemeriksaan perkara yang baik, tadi disebutkan bahwa setiap hakim menangani 30 sampai 50 berkas, jadi kalau ruang kerjanya kurang privat, maka bayangkan lelahnya yang bersangkutan itu memeriksa, dan nanti ujung - ujungnya kan, cap cip cup, yaang kemudian malahan membuat masyarakat mengeluh dengan putusan dari hakim,"paparnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved