Penanganan Korupsi di 2 Daerah, Polda Kalbar Tunggu Hasil Kerugian Negara dari BPK RI

Terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi di Melawi dan Bengkayang yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar

Penanganan Korupsi di 2 Daerah, Polda Kalbar Tunggu Hasil Kerugian Negara dari BPK RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Julisabara
Kapolda Kalbar dalam persiapan pengamanan sidang MK 

Penanganan Korupsi di 2 Daerah, Polda Kalbar Tunggu Hasil Kerugian Negara dari BPK RI

PONTIANAK - Terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi di Melawi dan Bengkayang yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan KPK dan BPK RI.

Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan dua lembaga negara tersebut.

Lanjutnya, selain dengan KPK RI, Ditreskrimsus Polda Kalbar masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca: Pengamat Nilai Lambannya Eksekusi Terpidana Korupsi Setelah Putusan Terindikasi Ada Permainan

Baca: Tolak Jadi Saksi Tim Hukum Capres 02 di Sengketa Pilpres 2019, Haris Azhar Berikan Alasan Tersendiri

Baca: Pasangan Muda Mempertontonkan Adegan Ranjang Pada Sejumlah Bocah, Ketua RT Ungkap Hal Ini

"Masih menunggu hasil PKN dari BPK RI,"ujar singkat saat dikonfirmasi pada Rabu (19/6/2019)

Ia membenarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polri dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membahas dua penyidikan kasus korupsi di Kalbar

KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dan supervisi hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polda Kalbar dan Bareskrim Polri dengan auditor BPK RI.

Rapat Koordinasi itu dihadiri oleh Tim Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah IV KPK, sedangkan dari pihak Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit Tipidkor AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo dan dari Bareskrim dihadiri oleh AKBP Sumarni dan AKBP Sugiyanto serta tim auditor dari BPK RI.

Informasi di peroleh rapat koordinasi itu membahas penanganan perkara dugaan korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi Sumber yang menggunakan Dana APBD Tahun Anggaran 2012-2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp13 miliar.

Dan dugaan korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran Rp20 miliar.

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved