Ombudsman Sayangkan Kurang Tepatnya Penggunaan Anggaran Pendidikan Anak di LPKA II Sungai Raya

Seusai sidak yang dilakukan Ombudsman di LPKA II Sungai Raya, Rabu (19/06/2019) Siang. Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala

Ombudsman Sayangkan Kurang Tepatnya Penggunaan Anggaran Pendidikan Anak di LPKA II Sungai Raya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Foto bersama pihak Ombudsman dan pihak LPKA II Sungai Raya, Setelah diadakan sidak pada Rabu (19/06/2019) 

Ombudsman Sayangkan Kurang Tepatnya Penggunaan Anggaran Pendidikan Anak di LPKA II Sungai Raya

PONTIANAK - Seusai sidak yang dilakukan Ombudsman di LPKA II Sungai Raya, Rabu (19/06/2019) Siang. Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala, menyayangkan penggunaan anggaran pendidikan anak yang kurang tepat oleh LPKA II Sungai Raya.

"Kurangnya anggaran untuk pendidikan anak dan lebih difokuskannya penggunaan anggaran untuk pembinaan kemandirian menjadi satu diantara alasan kurangnya hal-hal yang bersifat edukasi yang mana merupakan hal yang utama dalam pembentukan kognisi anak," hal ini disampaikan langsung oleh Adrianus Meliala.

Ia juga mengharapkan agar nantinya penggunaan anggaran pendidikan anak tersebut dapat dialokasikan dengan lebih tepat. Bukan berarti penggunaan anggaran saat ini yang lebih mengutamakan pembinaan kemandirian tidak tepat. Namum ia menyarankan nantinya pihak KemenkumHAM  dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Baca: Seorang Ayah Buatkan Tas Anak dari Tali Rafia, Kisahnya Bikin Terharu

Baca: Sidak LPKA II, Ombudsman Harapkan Penjaga Lapas Mempertahankan Pelayanan Yang Baik

Baca: Kapolres Sanggau Komitme Berantas Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Perbatasan

"Kami menyarankan kepada Sekjen KemenkumHAM memberikan perhatian kepada hal ini agar nantinya bisa diadakan paket-paket a,b, dan kalau bisa c sehingga kemudian mereka dapat belajar dengan baik," jelasnya.

"Kami menyambut baik hadirnya yayasan untuk membantu tugas-tugas tupoksi daripada LPKA . Kami juga menyayangkan seharusnya kegiatan seperti ini seluruhnya dicover oleh negara. 
Walaupun ada pihak non negara membantu seperti yayasan. Seyogyanya dalam posisi membantu dengan kata lain tidak mengambil alih, tidak kemudian sepenuhnya dilakukan oleh yayasan tersebut," tutupnya. (Marpina Sindika Wulandari)

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved