Kasus Tipikor Melawi dan Bengkayang, Kapolda Kalbar: Sudah Dalam Proses Penanganan di Ditreskrimsus

Terkait adanya Rapat Koordinasi antara KPK, Polda Kalbar, Bareskrim Polri dan tim Auditor BPK RI yang membahas penanganan

Kasus Tipikor Melawi dan Bengkayang, Kapolda Kalbar: Sudah Dalam Proses Penanganan di Ditreskrimsus
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono 

Kasus Tipikor Melawi dan Bengkayang, Kapolda Kalbar: Sudah Dalam Proses Penanganan di Ditreskrimsus

PONTIANAK - Terkait adanya Rapat Koordinasi antara KPK, Polda Kalbar, Bareskrim Polri dan tim Auditor BPK RI yang membahas penanganan perkara tikipor di Melawi dan Bengkayang.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan pihaknya akan tetap menangani kedua perkara tipikor yang sebelumnya sudah di proses Ditreskrimsus Polda Kalbar.

"Kedua kasus itu sudah dalam proses oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar,"ujar Kapolda Kalbar pada Rabu (19/6/2019)

Lanjutnya, Kapolda Kalbar juga mengatakan ‎karena perkara ini sudah dalam proses di Ditreskrimsus Polda Kalbar, maka selanjutnya akan tetap di tangani Polda Kalbar.

Baca: Anggaran Pembinaan Kurang, LPKA Kelas II Sungai Raya Terus Bekerjasama dengan Pihak Ketiga

Baca: Komitmen Berantas Peredaran Narkoba, Polda Kalbar Ungkap 278 Kasus di 2019

Baca: 15 Orang Calon Jamaah Haji Asal Mempawah Dipastikan Pisah Kloter Keberangkatan

Seperti di ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polri dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membahas dua penyidikan kasus korupsi di Kalbar

KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dan supervisi hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polda Kalbar dan Bareskrim Polri dengan auditor BPK RI.

Rapat Koordinasi itu dihadiri oleh Tim Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah IV KPK, sedangkan dari pihak Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit Tipidkor AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo dan dari Bareskrim dihadiri oleh AKBP Sumarni dan AKBP Sugiyanto serta tim auditor dari BPK RI.

Informasi di peroleh rapat koordinasi itu membahas penanganan perkara dugaan korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi Sumber yang menggunakan Dana APBD Tahun Anggaran 2012-2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp13 miliar.

Dan dugaan korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran Rp20 miliar.

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved