Serahkan LHP BPK Kalbar ke Ombudsman, Sutarmidji: Urusan Saya dengan BPK Belum Selesai

Pasca gagal mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemprov Kalbar tahun 2018 dari BPK Kalbar. Gubernur Kalbar Sutarmidji berencana

Serahkan LHP BPK Kalbar ke Ombudsman, Sutarmidji: Urusan Saya dengan BPK Belum Selesai
TRIBUNPONTIANAK/Anesh Viduka
Gubernur Kalimantan Barat,Sutarmidji diwawancarai awak media usai rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-25 masa persidangan ke-III tahun sidang 2019, di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (13/6/2019). Rapat ini beragendakan Penyampaian jawaban Gubernur Kalimantan Barat atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Serahkan LHP BPK Kalbar ke Ombudsman, Sutarmidji: Urusan Saya dengan BPK Belum Selesai

PONTIANAK - Pasca gagal mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemprov Kalbar tahun 2018 dari BPK Kalbar. Gubernur Kalbar Sutarmidji berencana akan menyerahkan hasil pemeriksaan dari BPK terhadap LKPD tahun 2018 kepada Ombudsman Perwakilan Wilayah di Kalbar.

Langkah tersebut diambil untuk dapat diperiksa oleh ombudsman untuk mendapatkan asas keadilan karena dirinya menilai Pemerintah Provinsi mendapat nilai lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Kenape bise turun, karene dari 26 temuan 12 temuan di antaranya sudah selesai,” ujarnya.

Alasan BPK yang menyatakan bahwa ada perubahan anggaran yang tidak melewati proses pengesahan lewat Perda, Midji memaparkan bahwa terdapat lima daerah yang tidak ada perubahan anggaran kelima-kelimanya juga mendapatkan predikat WTP.

“Ada satu hal yang nantinya akan saya buka. Tunggu yak nanti waktunya,” tegasnya.

Baca: Putusan Bawaslu Terkait PPK 6 Kecamatan di Landak, Dinilai Baik Untuk Perbaikan Kualitas Kerja

Baca: Masyarakat Antusias Ikuti Bakti Kesehatan Polda Kalbar

Baca: BAN PT Pusat Melalui LLDIKTI Gelar Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 untuk PTS

Saat disinggung mengenai waktu penyerahan LHP dari BPK ke OmbudsmanKalbar, Midji memaparkan akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mempelajari dokumen-dokumen pendukung .

“Percaya omongan saya, waktu akan melihat dan membuktikan. Gak papa orang mau bilang ada ego otoritas, Ok. Saya tidak ada masalah. Kalau orang mulai saya akan ikut mulai,” ujarnya.

“Saya tidak ada urusan, jangan gap-gap saye. Mau disclamair pon tak ape. Yang penting kite tidak ada korupsi dan tidak ada penyimpangan anggaran taka de ape-ape. Dah kite jalan teros,” tegasnya.

Ia juga sangat menyayangkan sikap BPK Kalbar setelah exit brifing baru memberi tahu bahwa Pemprov Kalbar tidak bisa mendapatkan WTP dengan alasan tidak ada perubahan anggaran. Ketika itu, Midji sama sekali tidak protes .

Halaman
12
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved