Putusan Bawaslu Terkait PPK 6 Kecamatan di Landak, Dinilai Baik Untuk Perbaikan Kualitas Kerja

Pengamat Politik Ireng Maulana mengatakan konstruksi berpikir yang harus dipertimbangkan terkait dinyatakan PPK 6 Kecamatan di Kabupaten Landak

Putusan Bawaslu Terkait PPK 6 Kecamatan di Landak, Dinilai Baik Untuk Perbaikan Kualitas Kerja
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Pengamat Politik Untan, Ireng Maulana MA 

Putusan Bawaslu Terkait PPK 6 Kecamatan di Landak, Dinilai Baik Untuk Perbaikan Kualitas Kerja

PONTIANAK - Pengamat Politik Ireng Maulana mengatakan konstruksi berpikir yang harus dipertimbangkan terkait dinyatakan PPK 6 Kecamatan di Kabupaten Landak melakukan pelanggaran, antara lain yaitu pertama, PPK merupakan unit kerja yang mendapatkan delegasi dari KPU serta PPK bersifat Ad Hoc dan bubar setelah masa kerja berakhir, namun eksistensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu masih ada dan belum d bubarkan.

Kedua, perintah Bawaslu jelas kepada KPU untuk mengoreksi data harus sesuai form C1 di semua kecamatan yang dinyatakan melakukan pelanggaran, artinya itu harus di lakukan di semua TPS di kecamatan-kecamatan tersebut.

Polemik putusan itu seolah-olah tidak relavan karena PPK sudah bubar kurang tepat karena pemangku keputusan adalah KPU.

Kemudian, kewenangan Bawaslu jelas pada pelanggaran administrasi sehingga hasil putusan tersebut adalah konsekuensi dari koreksi kerja administrasi yang di lakukan.

Baca: Masyarakat Antusias Ikuti Bakti Kesehatan Polda Kalbar

Baca: BAN PT Pusat Melalui LLDIKTI Gelar Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 untuk PTS

Kita menyakini koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat objektif dan sesuai perintah peraturan perundangan.

Malahan koreksi oleh Bawaslu ini adalah satu bentuk upaya untuk menghindarkan proses demokrasi kita dari indikasi-indikasi praktek curang yang mungkin saja benar.

Upaya ini menyumbang perbaikan sekaligus peningkatan kualitas pemilu kita di daerah, jika putusan Bawaslu tersebut dapat di buktikan sebaliknya, maka terdapat proses saling check dan balances antara sesama penyelenggara pemilu, dan dinamika ini sangat sehat bagi kebaikan demokrasi di tingkat lokal.

Terakhir, keberanian Bawaslu menyatakan adanya pelanggaran pada PPK 6 kecamatan di kabupaten Landak adalah warning yang sangat kuat bagi KPU dan Bawaslu di Kabupaten Landak untuk lebih ketat dalam menjalankan tupoksi sehingga koreksi oleh Bawaslu tadi sebagai momentun untuk menyelidiki kembali posisi dan letak pelanggaran yang diindikasikan.

Koreksi ini baik untuk memperbaiki kualitas kinerja dan kontrol di masa akan datang.

Sekaligus peristiwa ini adalah warning bagi penyelenggara pemilu di kab/kota lainnya di Kalimantan Barat bahwa pelanggaran dapat saja terjadi walaupun semua orang sudah merasa bekerja keras sesuai tanggungjawab.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved