Bawaslu RI Putuskan PPK di Landak Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bawaslu RI menggelar sidang putusan pelanggaran administratif pemilu untuk empat laporan yang satu diantaranya dari Kalbar.

Bawaslu RI Putuskan PPK di Landak Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
ILUSTRASI 

Bawaslu RI Putuskan PPK di Landak Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu

PONTIANAK - Bawaslu RI menggelar sidang putusan pelanggaran administratif pemilu untuk empat laporan yang satu diantaranya dari Kalbar.

Laporan untuk Kalbar bernomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00)V/2009 dengan pelapor Harli dan terlapor 30 PPK Kabupaten Landak, Kalbar.

Adapun majelis dalam sidang putusan pelanggaran administratif pemilu ini ialah Fritz Edward Siregar dan dipimpin Ratna Dewi Pettalolo.

Baca: Sidang MK, Faisal Riza: Bawaslu Kalbar Bersifat Pasif

Baca: JaDI Kalbar Nilai Laporan ke Bawaslu Pasca Pemilu Minim

Dalam Perkara nomor 13/LP/PL/ ADM/00.00/V/2019 yang disiarkan secara streaming oleh Bawaslu RI melalui https://t.co/hPKz2QPEJq Bawaslu diketahui mengadili dan menetapkan :

  1. Menyatakan PPK 6 Kecamatan  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat kecamatan.
  2. Memerintahkan PPK 6 kecamatan untuk melakukan Perbaikan DAA1 DPR sesuai C1 Plano DPR sepanjang berkaitan dengan PDI Perjuangan.
  3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk Menindaklanjuti Hasil Perbaikan DAA1 DPR untuk 6 kecamatan dimaksud.

Sementara dikutip dari Bawaslu.go.id, Bawaslu menyatakan enam Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK) di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR RI. 

Keenam PPK tersebut, yakni: Jelimpo, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Mandor.

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, semua PPK wajib untuk melakukan perbaikan form DAA1 (rekapitulasi tingkat kelurahan/desa) sesuai dengan C1 (rekapitulasi di TPS) untuk suara calon anggota DPR RI yang berkaitan dengan PDI Perjuangan.

"Memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan DAA1-DPR di enam kecamatan tersebut," ujarnya di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca: Bawaslu Kalbar Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara dan Pengawas Pemilu, Ada yang Dipecat

Baca: Pasca Pemilu, Bawaslu Kalbar Tangani 5 Kasus Administrasi

Dalam keseimpulan majelis, lanjut Ratna, terdapat perbedaan perolehan suara dari model DAA1-DPR untuk PDI Perjuangan di enam kecamatan tersebut.

Karenanya, PPK harus melakukan hasil rekapitulasi perolehan suara lewat tindakan meneliti, mencatat dan menyalin hasil penghitungan dan perolehan suara dalam formulir model C1 berhologram ke dalam formulir model DAA1.

Ratna mengungkapkan, aturan ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

"Terjadinya perbedaan perolehan suara dari formulir model C1 DPR dengan formulir DAA1-DPR untuk PDI Perjuangan tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu," ungkapnya
 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved