Tanggapan Dr Aswandi Terkait Bantuan Beasiswa Dari Pemprov Untuk 10 Ribu Siswa SMA/SMK se-Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sudah menyiapkan total Rp 6 miliar
Penulis: Anggita Putri | Editor: Tri Pandito Wibowo
lihat foto
Tanggapan Dr Aswandi Terkait Bantuan Beasiswa Dari Pemprov Untuk 10 Ribu Siswa SMA/SMK se-Kalbar
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sudah menyiapkan total Rp 6 miliar dana Beasiswa Untuk 10 Ribu siswa SMA/SMK Swasta di Kalbar yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2019/2020 tahun ini.
Terkait dengan program bantuan berupa beasiswa untuk siswa SMA/SMK Swasta di Kalbar, Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura, Dr Aswandi pun angkat bicara.
Dr Aswandi mengatakan program ini harus bertahap. Saat ini mungkin pemerintah hanya mampu memberikan bantuan kepada 10 ribu siswa swasta saja, tapi jangan sampai bertahan di angka 10 ribu dan harus terus bertambah hingga 20 ribu bahkan lebih. Supaya betul pemerintah memang memikirkan masyarakat dibidang pendidikan.
"Jadi harus dilakukan bertahap bila perlu semua harus digratiskan. Karena kita berbicara pendidikan, apa bedanya mereka yang sekolah di sekolah swasta juga anak orang Indonesia dan anak Kalbar juga," ujarnya kepada Tribun Pontianak, rabu (12/6/2019).
Baca: TERPOPULER - Jadwal Copa America 2019, Citra Monica Angkat Suara, hingga Unggahan Lisa BLACKPINK
Baca: Pemprov Siapkan Total Rp 6 Miliar Beasiswa Untuk 10 Ribu Siswa SMA/SMK Swasta Kalbar
Baca: Prediksi Hasil MotoGP Spanyol 2019 Live Trans7 Jam 19.00 WIB, Valentino Rossi Raja di Catalunya
Sebelumnya ia banyak mendapatkan laporan bahwa sekolah swasta jarang sekali diperhatikan, bahkan seperti di anak tirikan.
Tahun-tahun sebelumnya juga hanya sekolah negeri saja yang diberikan dana bantuan, namun sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan.
Akan tetapi karena banyaknya suara masyarakat kini sekolah swasta juga minta di biayai atau mendapatkan bantuan. Akhirnya tahun ini bantuan pun didapatkan berupa beasiswa untuk 10 ribu siswa di sekolah swasta .
"Pada prinsipnya apakah mereka yang sekolah swasta artinya setengah warga Indonesia atau bukan warga Kalbar . Apakah sekolah di sekolah swasta karena dia kaya itu belum tentu, yang sekolah swasta ada sekolah tertentu saja yang kaya," terangnya.
Lanjutnya mengatakan hanya memang saat ini harus ditertipkan semuanya jangan sampai uang rakyat ini yakni dana pemerintah yang sudah didapatkan di selewengkan dengan hal yang tidak benar dan tidak tepat sasaran.
"Jadi kita sangat mendukung keinginan baik dari pemerintah provinsi Kalbar. Tapi alangkah baiknya sebelumnya harus benar-benar dikaji. Mudah- mudahan kelak semua sekolah bisa digratiskan baik sekolah negeri maupun swasta," ujarnya.
Ia mengatakan pendidikan itu adalah kebutuhan bahkan disebutkan dalam kebutuhan dasar yang hampir sama dengan kesehatan.
Sebelumnya memang ada kewajiban pemerintah untuk menyelenggarkan pendidikan dan sekolah negerilah yang menjadi perioritas utamanya.
Namun akan jauh lebih baik jika semua sekolah sama diperioritaskan. Ia mengatakan sebenarnya sekolah swasta pun sudah cukup banyak membantu untuk mencerdaskan anak bangsa.
"Kalau kita sudah menggratiskan sekolah dalam program ini, kalau besok bangkrut atau tidak ada biaya otomatis tidak bisa lagi kita menggratiskan biaya sekolah. makanya harus hati-hati pemerintah dalam melakukan pembayaran," jelasnya.
Ia mengaku adanya program bantuan dalam bentuk beasiswa untuk 10 ribu anak SMA/SMK swasta sudah sangat bagus karena sebelumnya belum ada program seperti ini. Jadi ada perubahan yang baik.
"Tapi sekali lagi saya tegaskan persoalan kebijakan pendidikan mesti menjawab permasalah yang memang ada. Bukan hanya sekedar membayar janji politik . Makanya waktu membuat janji politik harus di bahas betul di kaji apa memang harus menggratiskan biaya sekolah ataukah harus meningkatkan sarana prasarana," ujarnya.
Ia mengatakan khsusus di kota Pontianak bukan lagi berbicara mengenai akses angka partisipasi kasar (APK).
"Jadi di Pontianak lebih kepada mutu pendidikan, karena kita masih bermasalah pada mutu pendidikan. Kenapa mutu pendidikan kita rendah, begitu ada anak 2 orang dapat nilai UN 100 ribut semua. Padahal pendidikan terbaik bukan untuk segelintir orang, tapi untuk semua orang," tutupnya.
