Pilpres 2019

Pakar Hukum Tata Negara Kritik Petitum Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Saat Sidang Gugatan Pilpres MK

Petitum yang tidak lazim berikutnya adalah dengan meminta Hakim Konstitusi untuk memberhentikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pakar Hukum Tata Negara Kritik Petitum Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Saat Sidang Gugatan Pilpres MK
Youtube Kompas TV
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat pembacaan petitum permohonan pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  di Gedung MK, Jumat (14/06/2019). 

Pakar Hukum Tata Negara Kritik Petitum Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Saat Sidang Gugatan Pilpres MK

PILPRES 2019 - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi 15 poin petitum yang masuk dalam permohonan sengketa pilpres 2019 pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Bivitri bertanya-tanya apakah petitum ini benar-benar disusun oleh tim hukum atau oleh Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon principal.

"Muncul pertanyaan di benak saya, apakah gagasan-gagasan terobosan ini dari tim kuasa hukum atau permintaan pemohon principal? Karena seakan-akan bukan dibikin oleh orang hukum," ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/06/2019).

Misalnya, isi petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

Baca: Refly Harun Beri Saran untuk BPN Prabowo - Sandiaga Uno Terkait Gugatan Pilpres 2019 di MK

Baca: Refly Harun: BPN Prabowo Tidak Mungkin Bisa Membuktikan Semua Dalil Permohonan di MK

Bivitri mengatakan, permintaan diskualifikasi tidak lazim masuk dalam Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Petitum yang tidak lazim berikutnya adalah dengan meminta Hakim Konstitusi untuk memberhentikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara di sisi lain, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga meminta ada pemungutan suara ulang. "Pemungutan suara ulangnya lazim sekali diletakan dalam petitum. Tetapi yang tidak lazim, dia minta ganti dulu anggota KPU," ujar Bivitri.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari juga menyampaikan hal yang sama.

Feri menerangkan, berbahaya jika MK langsung mengabulkan petitum itu keesokan harinya.

"Petitumnya meminta ada PSU (pemungutan suara ulang) dan minta komisioner KPU diberhentikan. Pertanyaan saya kalau komisioner dihentikan, siapa yang akan menyelenggarakan PSU? Kalau dikabulkan besok pagi, berat itu," kata Feri. (Kompas.com)

Yuk, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak : 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved