Ketua Pokja: Perlu Peran Optimal Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu

Tapi kenapa justru seperti minim hasil dari pengawasan Bawaslu, jangan sampai Bawaslu terkesan kecolongan

Ketua Pokja: Perlu Peran Optimal Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu
ISTIMEWA
Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit 

Ketua Pokja: Perlu Peran Optimal Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu

PONTIANAK - Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit menilai perlunya ada pengoptimalan dalam melaksanakan atau penanganan pelanggaran pemilu.

Diterangkangkannya, dari kasus yang ditangani Bawaslu memang jika pada tahap proses penyelenggaraan masih bisa ditangani Bawaslu beda halnya jika sengketa hasil maka harus dibahas di MK. 

"Karena mengingat banyak di temukan pelanggaran pemilu, baik itu seperti pelanggaran administrasi ataupun mungkin sampai pada politik uang maka sebenarnya kita berharap tidak hanya semuanya di atasi Bawaslu tetapi juga ada peran Gakumdu yang dibentuk memang tujuannya untuk menekan dan menyelsaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu sesuai aturannya," tuturnya, Minggu (16/6/2019).

Baca: Sekda Sanggau Bakal Jadi Sekda Kalbar, Ini Harapan Dewan Sanggau

Baca: PADI Reborn Bawa Nostalgia Sejenak Pengunjung Nobar MotoGp di Pontianak

Hal ini karena, kata dia, dari lima kasus yang ditangani Bawaslu masih ada juga kasus-kasus lain yang belum terselesaikan seperti kasus tangkap tangan uang sejumlah Rp. 80 juta di Kabupaten Melawi.

Artinya, kata dia, ada hal yang luput dari pengawasan, artinya jika satu orang caleg berani merogoh kocek di hari H sebanyak itu, bukan tidak mungkin juga ada oknum caleg-caleg lainnya. 

"Seharusnya dengan jumlah pengawas pemilu lebih banyak dari sebelumnya bahkan sampai tingkat Desa kecurangan dapat terminimalisir. Tapi kenapa justru seperti minim hasil dari pengawasan Bawaslu, jangan sampai Bawaslu terkesan kecolongan," tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, Gakumdu sangat minim terdengar perannya dalam hal ini. Sehingga dibentuknya Gakumdu tidak berjalan optimal.

"Contoh saja kalau kasus money politik ini kan ranah pidana jadi Gakumdu harus proaktif, tetapi malah biasanya di limpahkan ke Bawaslu dengan alasan kasus politik susah untuk dapat sanksi pidana. Kedepan kami berharap tentu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut ada pembagian tugas agar dapat lebih optimal termasuk memaksimalkan peran-peran lembaga terkait yang telah dibentuk," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved