PLBN Jagoi Babang dan Sungai Kelik Dianggarkan Rp 439 Miliar

BNPP menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah yang dihadiri mulai jajaran Pemprov Kalbar hingga kabupaten berbatasan dengan negara luar

PLBN Jagoi Babang dan Sungai Kelik Dianggarkan Rp 439 Miliar
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon 

PLBN Jagoi Babang dan Sungai Kelik Dianggarkan Rp 439 Miliar

PONTIANAK - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah yang dihadiri mulai jajaran Pemprov Kalbar hingga kabupaten yang berbatasan dengan negara luar.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Drs Robert Simbolon menjelaskan pihaknya melakukan rapat koordinasi terkait pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) Jagoi Babang Bengkayang dan Sungai Kelik Kabupaten Sintang.

"Tahun ini seharusnya border Jagoi Babang harus selesai, sedangkan Sungai Kelik harus menunggu pembuatan infrastruktur dasar yaitu jalannya," ucap Robert Simbolon saat diwawancarai di Hotel Aston Pontianak, Jumat (14/6/2019).

Baca: TERPOPULER - Sindikat Kawin Kontrak, Puput Nastiti Devi, hingga Saktiawan Gabung Persib Bandung B

Baca: Fakta Terbaru Kawin Kontrak di Pontianak, 9 Orang Diamankan hingga Tempat Penampungan di Purnama

Baca: 4 Makanan Ini Ternyata Ampuh Bikin Anda Berhenti Kecanduan Merokok

Lanjut dijelaskannya, bahwa predisen telah menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan 11 PLBN dan Sapras penunjang perbatasan.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Mendagri selaku kepala BNPP telah menerbitkan rencana aksi pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2019 ini pada bulan Maret lalu.

"Sehingga pertemuan pada hari ini, pada dasarnya untuk mengevaluasi rencana aksi dan mengecek satu persatu aksi yang telah digariskan Mendagri selaku Kepala BNPP," ujarnya.

Dari 11 PLBN tersebut ada 2 PLBN terletak di Kalbar, yaitu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan Sungai Kelik Kabupaten Sintang.

Ia menegaskan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai Inpres tersebut bahwa semua jajaran pemerintah terlibat.

Didalam Inpres itu juga telah digariskan apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan apa yang harus dilakukan kabupaten.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved