Keharmonisan BPD Dengan Aparatur Desa Jadi Kendala Pengelolaan Dana Desa di Sintang

Apolonaris Biong mengatakan menyamakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melayani apabila ada hal-hal yang dianggap menyimpang

Keharmonisan BPD Dengan Aparatur Desa Jadi Kendala Pengelolaan Dana Desa di Sintang
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Inspektur Kabupaten Sintang, Apolonaris Biong 

Apolonaris Biong Sebut Keharmonisan BPD Dengan Aparatur Desa Jadi Kendala Pengelolaan Dana Desa di Sintang

SINTANG - Inspektur Kabupaten Sintang, Apolonaris Biong mengatakan menyamakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melayani apabila ada hal-hal yang dianggap menyimpang dalam penggunaan dana desa yang telah ditetapkan di APBDes.

"Tugas kita melayani, auditor turun mengecek sejauh mana penyimpangan dilakukan, melihat bagaimana APBDesnya, rencana kerjanya, pelaksanaannya. Apa dia patuh pada pelaporan, itu saja," katanya, Jumat (14/6/2019) pagi.

Menurutnya selama ini belum optimalnya realisasi dana desa tidak terlepas dari tingkat SDM dan motivasi aparatur desa yang tidak bisa konsentrasi penuh di pemerintah desa.

Baca: TERPOPULER - Sindikat Kawin Kontrak, Puput Nastiti Devi, hingga Saktiawan Gabung Persib Bandung B

Baca: Pijat Korugi Jepang Dapat Membantu Anda Terlihat 7 Tahun Lebih Muda, Yuk Coba!

Baca: Fakta Terbaru Kawin Kontrak di Pontianak, 9 Orang Diamankan hingga Tempat Penampungan di Purnama

Ditambah lagi dengan jumlah desa di Kabupaten Sintang yang mencapai 391 desa membuat pengawasan reguler tidak mampu mengawasi setiap desa sesuai dengan tahun anggaran.

"Sementara kita dari Inspektorat hanya mampu sistem sampel untuk melihat pembinaan. Karena sesungguhnya Inspektorat melihat mereka itu harus patuh terhadap APBDes setiap tahun," katanya.

"Oleh karena itu, kita lebih fokus dalam menangani laporan-laporan yang disampaikan masyarakat dari 391 desa itu. Kita lihat seperti apa penyimpangan-penyimpangannya," terangnya.

Menurutnya laporan selalu ada setiap triwulan, tetapi pihaknya melihat dulu apakah laporan itu bersifat informasi atau disertai dengan bukti-bukti pelanggaran.

Jika ada bukti pelanggaran maka akan dilakukan audit terhadap kebenaran-kebenaran laporan tersebut.

"Untuk di Sintang, semakin tahun perkembangan ke arah positif, tetapi tidak drastis. Karena kita melihat semua, terutama kendala akses desa ke sentral pengelolaan keuangan. Karena mereka seutuhnya patuh pada mekanisme akuntansi yang ada," katanya.

Dari laporan-laporan yang disampaikan, menurut Biong secara umum kendala dalam pengelolaan dana desa adalah belum harmonisnya antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparatur Desa.

"Kadang BPD menilai dirinya sebagai unit pemeriksa ladahal dia adalah mitra pemerintah desa dalam arti mengawasi secara umum bagaimana kinerja pemerintahan desa melaksanakan APBDes," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved