Pilpres 2019

TKN Jokowi - Maruf Amin Sebut BPN Prabowo - Sandiaga "Salah Kamar" Bawa Gugatan TSM Pemilu ke MK

"Menurut kami, ini tempat dan ruangnya salah kamar, ini keluar dari game-nya," terang Johnny G Plate.

TKN Jokowi - Maruf Amin Sebut BPN Prabowo - Sandiaga
Youtube Kompas TV
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate pada program Satu Meja The Forum Kompas TV bertema Antara Dalang Rusuh dan Sidang MK, Rabu (12/06/2019) malam. 

TKN Jokowi - Maruf Amin Sebut BPN Prabowo - Sandiaga "Salah Kamar" Bawa Gugatan TSM Pemilu ke MK

PILPRES 2019 - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin meminta agar Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga tidak hanya berlindung pada kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Pilpres 2019. 

"Jangan semuanya berlindung di kewenangan konstitusional MK. Bawaslu itu punya kewenangan yudisial," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin Johnny G Plate saat program Satu Meja The Forum Kompas TV bertema Antara Dalang Rusuh dan Sidang MK, Rabu (12/06/2019) malam. 

Johnny G Plate menimpali kewenangan yudisial yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) adalah untuk menangani gugatan sengketa Pilpres 2019 yang saat ini dibawa oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno ke MK.

"Menurut kami, ini tempat dan ruangnya salah kamar, ini keluar dari game-nya," terang Johnny G Plate.

Baca: Yakin MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Prabowo-Sandi, Johnny G Plate: Dari Sisi Tempus Sudah Lewat

Baca: Siap Buktikan Kecurangan TSM Pilpres 2019, Denny Indrayana Harap Kewenangan MK Tidak Dibatasi UU

Politisi Nasdem itu menerangkan hal-hal yang disampaikan oleh Denny Indrayana selaku anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno telah dilakukan langkah mitigasi terkait bagaimana cara dan resolusi-resolusi konflik terkait Pemilu. 

Johnny G Plate memaparkan ada lima jenis resolusi konflik di Pemilu. Pertama, jika terkait pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, maka jalurnya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Kedua, soal pelanggaran administrasi maka bisa menggunakan jalur Bawaslu.

Ketiga, untuk pelanggaran proses Pemilu 2019, maka bisa ditempuh melalui Bawaslu. 

Baca: Lengkap! Daftar Tim Kuasa Hukum TKN, BPN dan KPU RI di Sidang Perdana Sengketa Pilpres MK 14 Juni

Baca: Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi Yakin MK Diskualifikasi Maruf Amin, TKN Jokowi-Maruf Amin: Mengada-ada

Keempat, terkait resolusi konflik penghitungan hasil Pemilu, maka bisa menggunakan jalur MK.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved