Pilpres 2019

Siap Buktikan Kecurangan TSM Pilpres 2019, Denny Indrayana Harap Kewenangan MK Tidak Dibatasi UU

Denny Indrayana kembali bahwa MK adalah penjaga konstitusi. MK dharapkan tidak hanya sekedar menghitung suara dan menjadi kalkulator tambah kurang.

Siap Buktikan Kecurangan TSM Pilpres 2019, Denny Indrayana Harap Kewenangan MK Tidak Dibatasi UU
Youtube Kompas TV
Anggota kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Denny Indrayana saat program Satu Meja The Forum Kompas TV bertema Antara Dalang Rusuh dan Sidang MK, Rabu (12/06/2019) malam. 

Siap Buktikan Kecurangan TSM Pilpres 2019, Denny Indrayana Harap Kewenangan MK Tidak Dibatasi UU

PILPRES 2019 - Anggota kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Denny Indrayana menilai Mahkamah Konstitusi (MK) harus tetap dinaikan derajatnya menjadi mahkamah yang memang menjaga konstitusi negara. 

Seperti diketahui, sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2019 akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/06/2019).

"Menjaga konstitusi negara yang out of the constitution (keluar dari konstitusi_red)," ungkap Denny Indrayana pada program Satu Meja The Forum Kompas TV bertema Antara Dalang Rusuh dan Sidang MK, Rabu (12/06/2019) malam.

Jika ada batasan UU yang mengatur kewenangan MK, kemudian batasan UU itu menjerat MK tidak bisa menjaga asas-asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), maka menurut dia pihaknya bisa tidak terikat di situ. 

Ia mengatakan tidak perlu ada pembatasan UU terhadap kewenangan MK. 

Baca: Yakin MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Prabowo-Sandi, Johnny G Plate: Dari Sisi Tempus Sudah Lewat

Baca: Lengkap! Daftar Tim Kuasa Hukum TKN, BPN dan KPU RI di Sidang Perdana Sengketa Pilpres MK 14 Juni

Denny menimpali sudah banyak perkara yang diputuskan oleh MK terkait Pilkada. Di Provinsi Jawa Timur misalnya, saat itu MK mengatakan bahwa tidak terikat dengan batasan UU.

Bahkan, pihak MK menegaskan sebagai penilai apakah UU itu betul atau tidak.

Denny Indrayana kembali bahwa MK adalah penjaga konstitusi. MK dharapkan tidak hanya sekedar menghitung suara dan menjadi kalkulator tambah kurang.

"Mahkamah itu menjaga konstitusi. Konstitusi yang memberikan amanat agar mahkamah, kalau ada kecurangan jangan hanya berbicara selisih suara. Mahkamah dalam Pemilukada Jatim itu mengatakan jangan sampai ada satupun kecurangan yang dinikmati oleh pemenang. Itu menurut saya luar biasa," papar Denny Indrayana.  

Baca: Sidang Perdana Sengketa Pilpres Besok (14/06), Fadli Zon Siap Hadir ! KPU Hadirkan Semua Komisioner

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved