DPRD Kritik RPJMD Pemkot Pontianak 2020-2024, Pemkot Dinilai Tidak Siap

DPRD Kota Pontianak menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Wali Kota Pontianak

DPRD Kritik RPJMD Pemkot Pontianak 2020-2024, Pemkot Dinilai Tidak Siap
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin (kanan) menyerahkan teks pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak kepada pemerintah kota Pontianak yang diterima oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan III tahun 2018-2019 DPRD Kota Pontianak di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (12/6/2019). Rapat ini beragendakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak Terhadap Raperda Kota Pontianak Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Pontianak tahun 2020-2024. 

DPRD Kritik RPJMD Pemkot Pontianak 2020-2024, Pemkot Dinilai Tidak Siap

PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengenai RPJMD Kota Pontianak 2020-2024.

Saat penyampaian pemandangan fraksi, manyoritas fraksi mengkritik terkait RPJMD yang sibuat oleh Pemkot Pontianak. Bahkan dari Fraksi Golkar menganggar Pemkot tidak serius dan fesimis dalam menyusun RPJMD lima tahunan tersebut.

Pimpinan sidang, Heri Mustamin menegaskan setelah melihat RPJMD yang ada menyebutkan pemerintah daerah memang tidak siap dalam kontek RPJMD kali ini.

Baca: Mengejutkan Fraksi PKB Belum Terima Dokumen RPJMD 2020-2024 dari Pemkot Pontianak

Baca: Fraksi Golkar Nilai Pemkot Pontianak Tak Serius dan Pesimis Menyusun RPJMD 2020-2024, Ini Buktinya

"Bagi kami Pak Edi itukan secara politik kami dukung dan walaupun kita mendukung tapi kalau membiarkan hal salah maka itu bukan pendukung yang baik," ucap Heri Mustamin saat diwawancarai, Rabu (12/6/2019).

Ia menyebutkan memang terlihat saat ini ada yang stagnan di Pontianak, ia bertanya apakah ada yang tidak jalan atau tidak kompak didalamnya.

Memang pemerintah daerah diakuinya sudah beberapa kali mengajukan pembahasan pada DPRD, kenapa pihaknya tidak menjadwalkan karena melihat Pemkot hanya copy paste RPJMD dari tahun sebelumnya. Makanya pihaknya mengingatkan agar diperbaharui dan sampai penyampaian pidato wali kota dan penyampaikan pemandangan fraksi ia menilai Pemkot tidak siap secara administrasi.

Contoh pidato wali kota, ia menjelaskan sudah ada ketentuan administrasi dan UU yang berlaku, penyampaian harus formal dan memenuhi standar.

Standar mulai dari tanda tangan harus benar, cap basah dan cap pemerintah kota. Tapi sudah pihaknya ingatkan sebelum memberikan jawaban dari wali kota maka harus dilakukan administrasi secara benar.

"Kemudian materinya (RPJMD) baru pukul 16.00 WIB Selasa (11/6) diserahkan Pemkot jadi bagaimana fraksi memahaminya. Artinya ini sebagai bentuk koreksi dan Pemkot ini sudah berkembang bagus jangan sampai stagnan dan linglung," tegasnya.

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved