Herman Hofi: Pembahasan RPJMD Pontianak Terlambat

Kondisi yang ada menurutnya harus dianalisis secara tajam dari berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi sosial dan budaya.

Herman Hofi: Pembahasan RPJMD Pontianak Terlambat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Youtube
Herman Hofi 

Herman Hofi: Pembahasan RPJMD Pontianak Terlambat

PONTIANAK - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2019-2024 dinilai Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar sudah terlambat.

Sejak Wali Kota Pontianak dilantik  akhir Desember 2018 lalu, seharusnya Perda RPJMD ini menurutnya sudag dibahas sejak lama sehingga benar-benar matang dan tepat sasaran.

"Pembahasan Raperda RPJMD ini sudah agak terlambat waktu kita sangat  singkat, karena pembahasan RPJMD ini memiliki batas waktu yang sudah ditentukan undang-undang," ucap Herman Hofi Munawar, Selasa (11/6/2019).

Ia menegaskan RPJMD seharusnya dibahas mendalam bahkan bisa saja dibahas siang-malam mengingat pentingnya RPJMD itu sebagai acuan pembangunan kedepannya.

Baca: Lebaran ke Rumah Olga Syahputra, Raffi Ahmad Bagikan THR Pada Orangtua Hingga Ponakan Olga

Baca: Pembangunan Singkawang, Dewan Minta Wali Kota Singkawang Bangun Koordinasi Dengan Berbagai Pihak

RPJMD  merupakan hal yang penting untuk Pemerintah setempat sebagai arah pembangunan Kota Pontianak kedepannya. 

"Jika pembahasan RPJMD tidak akurat maka akan menimbulkan masalah diwaktu yang akan datang. RPJMD ini seperti kitab suci bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk menata Kota kedepan," tambahnya.

Tentu saja persoalan yang dibahas adalah hal yang rumit. Paling tidak kondisi lima hingga sepuluh tahun yang lalu dibawa dalam pembahasan untuk digunakan sebagai acuan pembangunan kedepan. 

Kondisi yang ada menurutnya harus dianalisis secara tajam dari berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi sosial dan budaya. 

RPJMD Kota Pontianak juga harus terkait dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Sebab RPJMD tidak berdiri sendiri, saling keterkaitan dengan provinsi maupun pusat.

"Kita berharap OPD di lingkungan pemerintah Kota Pontianak siap dengan data yang diperlukan sehingga pembahasan akan lebih akurat dan konkret. Saya mengkhawatirkan jika pembahasan hanya bersifat parsial dan tidak mendalam akan menimbulkan masalah kedepan," ujarnya.

Hal itu juga akan berdampak pada semakin bertambah beratnya tugas Wali Kota Pontianak yang akan membuat program yang akurat dan konrkret.

"Lima tahun kedepannya persoalan Kota Pontianak akan semakin besar baik itu ekonomi, sosial maupun budaya tentu memerlukan kajian yang serius dan cermat," pungkas Herman Hofi.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved