Pilpres 2019

Disinggung Soal DPS BNI & Bank Syariah Mandiri, Maruf Amin Angkat Bicara ! KPU RI : Lolos Verifikasi

Sejumlah argumentasi tercantum dalam revisi itu, satu diantaranya terkait status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank

Disinggung Soal DPS BNI & Bank Syariah Mandiri, Maruf Amin Angkat Bicara ! KPU RI : Lolos Verifikasi
Kompas.com
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) 

Disinggung Soal DPS BNI & Bank Syariah Mandiri, Maruf Amin Angkat Bicara ! KPU RI : Lolos Verifikasi

PILPRES 2019 - Ketua Tim Kuasa Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Bambang Widjojanto mengajukan perbaikan berkas gugatan kliennya dan menambah alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/06/2019). 

Dua poin yang perbaiki adalah berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap. 

Perbaikan itu termuat dalam berkas tanda terima tambahan berkas pemohon bernomor (1/P-PRES/PAN.MK/06/2019)  tertanggal Senin 6 Juni 2019 pukul 16.59 WIB.

Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

Baca: Yusril Siap Patahkan Tudingan BPN Terhadap Cawapres Maruf Amin di Pilpres

Baca: Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di MK, KPU Siapkan Draf Jawaban & Alat Bukti

Baca: BPN Tambah Dalil, Bambang Widjojanto Optimis Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi! TKN Minta MK Tolak

Sejumlah argumentasi tercantum dalam revisi itu, satu diantaranya terkait status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank hingga saat ini. 

"Yang menarik kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi. Menurut informasi yang kami miliki. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada," kata Bambang Widjojanto di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/06/2019).

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Maruf Amin.
Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Maruf Amin. (Siaran langsung streaming net TV)

Menurut Bambang, hal itu bertentangan dengan Pasal 227 huruf P Undang-undang nomor 7 2017 yang menyatakan seorang calon atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan, dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

Terkait dalih baru yang ditambahkan oleh Tim Kuasa Hukum Sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandiaga Uno, Maruf Amin angkat bicara. 

Maruf Amin merespon isu soal dirinya yang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Baca: Sidang Sengketa Pilpres 2019, Ketua MK Anwar Usman Janji Beri Kesempatan Sama Bagi Pemohon-Termohon

Baca: Sidang Perdana 14 Juni 2019, Ini Profil 9 Hakim MK untuk Tangani Sengketa Pilpres 2019

Baca: Arsul Sani Tegaskan TKN Harap MK Tidak Lanjutkan PHPU BPN ! Ini Jadwal Sidang Sengketa Pilpres 2019

Halaman
1234
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved