DPRD Minta Dinas Terkait Tak Lalai Awasi Limbah Medis

Mashudi menyampaikan cukup disayangkan di Kota Pontianak masih belum ada incenerator yang memiliki izin

DPRD Minta Dinas Terkait Tak Lalai Awasi Limbah Medis
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/IMAM NUR SATRIA
Anggota DPRD Kota Pontianak Mashudi dari partai Hanura. 

DPRD Minta Dinas Terkait Tak Lalai Awasi Limbah Medis

PONTIANAK - Belum adanya izin alat pengolah limbah medis atau incenerator di Kota Pontianak membuat anggota DPRD setempat mendorong agar rumah sakit yang telah memiliki alat tersebut segera mengurus izin dan mempercepat.

Satu diantara anggota DPRD Kota Pontianak, Mashudi menyampaikan cukup disayangkan di Kota Pontianak masih belum ada incenerator yang memiliki izin.

Ia meminta dinas terkiat untuk memperhatikannya, jangan sampai lalai dalam pengontrolannya sehingga memberikan dampak pada lingkungan dan kesehatan.

"Kalau sudah ada alatnya harus segera diurus izin dan proaktif dalam prosesnya, karena limbah medis ini sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik,"ucap Mashudi saat dihubungi, Senin (10/6/2019).

Baca: Prihatin Banjir Ngabang, Kajari Landak Turun Lapangan Serta Berikan Tali Asih

Baca: Dewan Sambut Baik Perencanaan Kebutuhan Pupuk Melalui E-RDKK

Baca: Distan Kalbar Akui Masih Terdapat Beras yang Didatangkan Dari Luar Kalbar

Lanjut ia meminta tak hanya rumah sakit milik pemerintah, namun semuanya termasuk swasta harus memperhatikan pengelolaan limbahnya. Sehingga tidak mencemari lingkungan dan membahayakan.

Ia juga menegaskan agar dinas terkait benar-benar mengawasi setiap rumah sakit, karena di Pontianak dijelaskannya banyak rumah sakit, klinik maupun tempat praktek pribadi yang perlu kontrol agar mereka tertib akan aturan.

Terkait selama ini pihak rumah sakit telah bekerjasama dengan pihak ketigayang disebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Mashudi meminta itu betul-betul diawasi dan ia mengimbau jangan sampai limbah medis terbuang dilingkungan dan tidak diolah.

"Kota Pontianak ini banyak tempat-tempat praktek pribadi, pengawasan dari dinas terkait seperti apa, jangan sampai luput dari pengawasan. Jangan hanya rumah sakit besar yang diawasi," pintanya.

Politisi Hanura ini mendukung incenerator milik RS Kota Pontianak dioperasionalkan dengan menerima limbah medis tempat lainnya sehingga bisa memberikan pemasukan sendiri bagi daerah.

Apalagi perkilo limbah medis untuk biaya pengolahannya Rp50 ribu, maka menurutnya ada potensi yang cukup besar apabila incenerator itu dioperasionalkan dengan izin yang lengkap dari pemerintah pusat.

Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved