Juli Harga Rumah Subsidi Naik, REI: Bukan Harga Mati

Menurutnya masalah bukan di pembelian tapi dari pihak perbankan. Oleh karena perbankan menerapkan SOP ketat untuk pemilihan calon penerima KPR

Juli Harga Rumah Subsidi Naik, REI: Bukan Harga Mati
TRIBUN PONTIANAK/NINA SORAYA
Wakil Sekjen DPP REI, Sukiryanto 

Juli Harga Rumah Subsidi Naik, REI: Bukan Harga Mati

PONTIANAK – Baru-baru ini Menteri Keuangan  telah menerbitkan PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Niai (PPN).

Dalam aturan itu tertulis bahwa untuk harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di kawasan Jawa dan Sumatra pada 2019 sebesar Rp140 juta dan 2020 sebesar Rp150,5 juta. Kemudian, untuk Kalimantan ditetapkan sebesar Rp153 juta pada tahun ini dan tahun depan Rp164, 164,5 juta. Sementara itu Kementerian PUPR menyatakan harga baru rumah bersubsidi akan diberlakukan mulai Juli 2019.  

Baca: 47.124 Pelanggan Ajukan Promo Gemerlap Lebaran 2019

Baca: VIDEO: Safari Minggu di Gereja Bunut, Ini Pesan Waka Polres Sanggau

Baca: Syafiudin: Memohon Maaf Penghapus Dosa Sesama Manusia

Menanggapi ini, Wakil Sekjen DPP REI Sukiryanto mengatakan kenaikan harga rumah subsidi ini tak akan memukul penjualan rumah.

“Patut diingat kenaikan ini tidak masalah selama tetap menjaga mutu yang bagus. Lagi pula harga ini kan bukan harga mati, tapi hanya harga maksimal. Jadi developer bisa saja menjual lebih murah dari itu, missal dia bangun rumah ke arah pinggiran maka dijual hanya Rp 110-120 juta saja,” katanya yang ditemui Tribun, Senin (3/5/2019).  

Menurutnya masalah bukan di pembelian tapi dari pihak perbankan. Oleh karena perbankan menerapkan SOP ketat untuk pemilihan calon penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sebenarnya rumah itu tipe 36 MBR cukup laku, Cuma yang jadi masalah itu bukan pembelinya tapi di perbankan. Teruatama SOP perbankan ribet. Misal Kubu Raya IMB harus uda jadi. Listrik harus terbayar, padahal listrik ada kendala di setor, artinya ada bukti setor PLN.

“Kita paham, kenapa bank sangat ketat, tentu karena mereka ingin khawatir dengan kredit macet Karena yang dihadapi ini kan Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR). Padahal jika kita lihat sisi pemerintah ingin cepat saja program ini bergulir,” paparnya.

Menurut Sukiryanto, REI punya komitmen dalam hal memilih profil calon pembeli, sehingga REI siap menjamin. Hanya saja, lanjutnya meski demikian bank tetap saja menerapkan standar yang kekat dalam memberikan KPR ini.

“Kalau duduk bersama (perbankan-developer-pemrintah) di tingkat di pusat sudah sering. Tapi kalau di daerah yah pakai SOP. Kita pahami masalah bank, karena ada juga konsumen baru dua bulan kredit sudah macet pembayaran. Bahkan kami dari developer yang harus talangi, supaya  hubungan developer dengan bank tetap baik. . Tapi REI berani menjamin konsumen, karena konsumen yang kita pilih sudah disaring, tapi bank tetap saja menjalani SOP. Harusnya lihat juga developer, karena developer gak mau juga asal asalan,” sampainya.  

Menurutnya masalah-masalah ini bisa menghambat program pembangunan sejuta rumah oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah mengelontorkan begitu banyak program stimulan baik untuk konsumen atau masyarakat serta untuk pengembang. 

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved