Ucapkan Selamat Atas Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sanggau

Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat dua minggu setelah menerima LHP BPK

Ucapkan Selamat Atas Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sanggau
TRIBUN PONTIANAK/ HENDRI CHORNELIUS
Wakil Ketua II DPRD Sanggau, Usman SSos, MSi. 

Ucapkan Selamat Atas Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sanggau

SANGGAU - Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman SSos MSi mengucapkan selamat kepada Bupati Sanggau dan jajaranya atas lima tahun berturut-turut APBD Kabupaten Sanggau mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau mengucapkan selamat kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau atas opini WTP terhadap APBD Kabupaten Sanggau tahun 2018,” kata Usman, Minggu (2/6/2019).

Usman yang saat menerima opini WTP mendampingi Bupati Sanggau, Paolus Hadi beberapa waktu lalu, menambahkan, terkait opini WTP yang di peroleh, tentu ini merupakan kerja keras semua OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Baca: Kemenag Himbau UPZ di Kapuas Hulu Data Mustahiq Zakat Secara Akurat

Baca: Jaga Silaturahim, Pengurus NU se Kalbar Gelar Buka Puasa Bersama

“Sebab BPK RI Perwakilan Kalbar mengalamatkan opini WTP kepada masing-masing entitas yang ada di Kalimantan Barat secara khusus Kabupaten Sanggau, ”tegasnya.

Tentu, lanjut Politisi Partai Demokrat Sanggau itu, ada syarat dan kriterianya diantaranya, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah dan berbasis Akrual, informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga Pembaca laporan dapat memahami isinya.

“Sistim pengendalian intern harus memadai dengan sistim yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah. Dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Nah artinya APBD Kabupaten Sanggau sudah mengikuti ketentuan tersebut,” imbuh Usman.

Sebagai catatan, kata Usman, jangan lupa bahwa Pemberian Opini WTP kepada Setiap Entitas bukan berarti menjamin tidak ada Fraud (Kecurangan) atau pun Penyimpangan namun catatan-catatan yang diberikan oleh BPK merupakan indikator dan harus ditindaklanjuti oleh Bupati.

Usman menambahkan, Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut pemeriksaan BPK antara lain, DPRD melakukan Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan dalam rapat Panitia Kerja atau Pansus.

“Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat dua minggu setelah menerima LHP BPK,” pungkas Usman

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved