Tegakkan Perda Tibum, Dewan Sarankan Tambah Instrumen dan Kolaborasikan Sanksi

Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menilai Satpol PP dalam hal ini masih kekurangan instrumen untuk meneggakkan Perda.

Tegakkan Perda Tibum, Dewan Sarankan Tambah Instrumen dan Kolaborasikan Sanksi
TRIBUNPONTIANAK/SYAHRONI
Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar. 

Tegakkan Perda Tibum, Dewan Sarankan Tambah Instrumen dan Kolaborasikan Sanksi

PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengatakan bahwa pihak Satpol PP Pontianak telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan Perda Ketertiban Umum (Tibum)

Namun, ia menilai Satpol PP dalam hal ini masih kekurangan instrumen untuk meneggakkan Perda.

"Persoalannya kita melihat bahwa optimalisasi dalam penegakkam tibum ini, sekarang ini bukan tidak ada upaya kearah sana, tapi lebih pada kurangnya instrumen yang dimilki oleh Pemkot dalam upaya penegakkan ini," ujarnya, Sabtu (01/06/2019)

"Seperi contoh personel didalam Satpol PP ini sangat terbatas, dan bahkan PPNS di Satpol PP ini sangat minim sekali, dan tentu saja saat kita ingin menegakkan sebuah regulasi hukum maka tidak lain kita harus siapkan dulu instrumennya, Penyidik Pegawai negeri sipil, jadi persoalannya ini sudah sangat krusial," paparnya lagi

Baca: Herman Hofi Munawar Sarankan Pemkot Buat Kolam Tandon Air Antisipasi Kemarau

Baca: Herman Hofi Munawar: Gedung Kecamatan Pontianak Selatan Saat Ini Termewah

Selanjutnya, terkait Sanksi Tipiring yang sudah diberikan kepada orang yang melanggar Perda, ia menilai hal ini masih bisa di optimalkan.

Karena dirinya melihat Tipiring selama ini masih cenderung ringan dan tak memiliki efek jera.

"Kalau didalam perda, perda inikan sifatnya tindak pidana Ringan, Tipiring inikan sudah dibatasi, denda setinggi - tingginya 50 juta, dan kurungan selama - lamanya 3 bulan, dan dengan keyakinan hakim bahwa dendanya relatif kecil, dan bahkan tidak ada unsur efek jera,"katanya.

"Tetapi bila ingin lebih dari itu, masih memungkinkan, jadi artinya bisa menggunakan penyidiknya itu bukan dari Satpol PP PPNS, tapi diserahkan dari Pihak Kepolisian, jadi sebenarnya akan lebih cantik, pihak satpol PP bekerja sama dengan pihak kepolisian, jadi ada hal - hal tertentu jangan menggunakan tipiring, tapi dikenakan undang - undang lain sehingga bisa dilakukan penindakan yang lebih,"timpalnya.

Terkait adanya anak dibawah umur yang turut di amankan pada razia kos, terlebih bila mana ada orang dewasa bersama anak tersebut, dirinya menyarankan agar dalam penegakkannya dapat menggunakan undang - undang perlindungan anak juga.

Baca: 21 Anggota DPRD Tidak Hadir Paripurna, Berikut Penjelasan Herman Hofi Munawar

Baca: Herman Hofi Munawar Sebut Anggaran Pemkot 2019, Sudah Lampu Kuning

Halaman
12
Penulis: Ferryanto
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved