Dua Sisi

Langkah Polisi Proses Hukum Sejumlah Tokoh Terkait Dugaan Makar, Haris Azhar : Hak Warga Bersuara

"Saya melihat juga ada proses hukum acara yang dianggap mudah dan diterabas oleh polisi. Ini yang menurut saya makin merumitkan suasana kita hari ini.

Langkah Polisi Proses Hukum Sejumlah Tokoh Terkait Dugaan Makar, Haris Azhar : Hak Warga Bersuara
Youtube
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar¬†saat talkshow dua sisi TVOne, belum lama ini. 

Langkah Polisi Proses Hukum Sejumlah Tokoh Terkait Dugaan Makar, Haris Azhar : Hak Warga Bersuara 

DUA SISI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar memberikan tanggapan soal apakah langkah polisi memproses hukum laporan-laporan terhadap sejumlah tokoh atas dugaan melakukan tindakan makar sebagai langkah membuat negeri damai dan aman. 

Sebut saja mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, politikus senior Partai Gerindra Permadi, aktivis Lieus Sungkharisma, hingga pengacara Eggi Sudjana. 

Haris Azhar mengatakan jika dilihat sebagai sebuah cita-cita, maka menjaga ketertiban dan keamanan adalah tugas polisi. 

Namun mesti diingat, polisi dilengkapi kewajiban untuk menjaga prosedurnya ketika akan mengejar tujuan. 

Baca: Ada Kecurangan atau Tidak di Pilpres 2019? Mahfud MD: Proses Pembuktian, Ikuti Sidang Terbuka MK

Baca: Pileg dan Pilpres Bersamaan Putusan Mahkamah Konstitusi, Berikut Pendapat JaDI Kalbar

Polisi juga harus mengingat bahwa orang-orang yang mau ditindak juga punya hak-hak melekat yang harus dihormati.

"Hak sebagai warga negara untuk bersuara, berpartisipasi dalam politik, dalam kegiatan sosial. Itu tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tapi setidaknya lebih dari 30 Undang-Undang (UU) di Indonesia yang menjamin partisipasi warga," ungkapnya saat talkshow dua sisi TVOne, belum lama ini. 

Sebagai contoh, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup. UU itu dilengkapi dengan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi aktif. 

"Apalagi dalam kegiatan-kegiatan elektoral. Kan double standard kalau anda diminta jangan golput, tapi kemudian dia datang (ke TPS_red). Dia melihat dari kacamata dia saja, melihat kecurangan, tidak puas, lalu datang ke Bawaslu. Lalu diberikan narasi besar, dia bagian dari narasi untuk penggulingan kekuasaan," papar Haris Azhar

Direktur Lokataru Foundation itu menimpali jika ada yang ingin menggulingkan kekuasaan mungkin ada, namun setiap orang punya motif. 

Baca: Soal Tudingan Kecurangan dalam Pilpres, Refly Harun Ibaratkan Speaker: Lawyer BPN Harus Paham Betul

Baca: Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono: 334 Sengketa PHPU 2019

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved