Peserta Pemilu Ajukan Gugatan Sengketa ke MK, Pengamat Nilai Jadi Langkah Positif

Potensi-potensi kecurangan ada, potensi oknum penyelenggara bermain itu ada dan dalam banyak kasus karena saya pernah di DPD DKPP RI.

Peserta Pemilu Ajukan Gugatan Sengketa ke MK, Pengamat Nilai Jadi Langkah Positif
TRIBUNPONTIANAK/Ridho Panji Pradana
Satu diantara akademisi Universitas Tanjungpura, Jumadi yang juga merupakan pengamat politik. 

Peserta Pemilu Ajukan Gugatan Sengketa ke MK, Pengamat Nilai Jadi Langkah Positif

PONTIANAK – Sejumlah peserta pemilu 2019 dipastikan melaporkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak terkecuali beberapa peserta pemilu 2019 di Kalbar.

Terkati hal itu, pengamat politik yang juga akademisi Untan Pontianak, Dr Jumadi menilai upaya tersebut jadi langkah positif. 

Baca: Sedikitnya, 6 Parpol di Kalbar Sudah Ajukan Sengketa Pemilu ke MK

Baca: PKB Ajukan Sengketa Pemilu ke MK, Berikut Penjelasan Heri Mustari

Berikut analisa dan petikan wawancaranya, Rabu (29/05/2019): 

"Mahkamah Konstitusi atau MK sudah memberikan ruang sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan untuk kemudian parpol dan tim capres-cawapres membawa permohonan pengajuan sengketa pemilu ke MK. 

Saya pikir itu langkah yang positif menempuh jalur mekanisme hukum, itu lebih baik menurut saya. Tinggal proses hukum itu dikawal karena kalau sudah di MK, pendekatannya pendekatan hukum, dan mesti punya alat bukti yang kuat yang bisa kemudian dijadikan dasar hakim mengambil keputusan.

Jadi kita sarankan saja bagi yang membawa kasus ke MK tidak hanya sekedar dengan alibi statement-statment katanya-katanya, tapi harus punya alat bukti yang kuat sebagai dasar untuk kemudian menggugat.

Di MK, yang digugat penyelenggara, karena konsekuensi dari penyelenggara memenangkan A atau B dengan dalih tertentu dan digugat caleg parpol atau timses capres-cawapres.

Baca: Bawaslu Disebut Kurang Tegas, Jumadi: Mesti Ditertibkan Secara Adil

Baca: Jumadi: Infrastruktur Masih Menjadi Harapan Masyarakat di Desa-Desa

Ada memang mekanisme yang tidak bisa diputuskan ditingkat penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu terhadap sengketa tertentu, karena ada kewenangan terbatas maka keputusan itu ditarik ke yang lebih tinggi sengketanya ke MK dan pidana diselesaikan di aparat penegak hukum.

Potensi-potensi kecurangan ada, potensi oknum penyelenggara bermain itu ada dan dalam banyak kasus karena saya pernah di DPD DKPP RI.

DKPP juga pernah melampir bahwa dari berbagai data dimiliki, tingkat kecurangan oknum penyelenggara potensi paling besar ditingkat bawah, bukan ditingkat kabuaten kota, provinsi atau RI, justru dilevel bawah karena bersentuhan langsung dengan penghitungan.

Saya sangat mengapresiasi langkah peserta pemilu, UU sudah memberikan kanal, sengketa ada ke MK,' pungkasnya. (dho)
 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved