Faisal Riza: Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Akan Jadi Evaluasi

Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika hasil pengawasan pemilu 2019 akan jadi evaluasi pihaknya kedepan.

Faisal Riza: Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Akan Jadi Evaluasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDI ADE MUSLIADI
Anggota Bawaslu Kalbar - Faisal Riza 

Faisal Riza: Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Akan Jadi Evaluasi

PONTIANAK - Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika hasil pengawasan pemilu 2019 akan jadi evaluasi pihaknya kedepan.

Sebelumnya, diungkapkan Faisal jika per-16 Mei 2019 ada kurang lebih 164 dugaan pelanggaran yang sudah kita proses diantaranya 98 temuan dan 66 laporan masyarakat.

Kemudian dari situ, lanjutnya, ada 9 kasus yang terkait netralitas ASN yang sudah direkomendasikan ke Komisi ASN.

Termasuk 78 pelanggaran administrasi yang 25 diantaranya sidang administrasi acara cepat khususnya terkait proses rekapitulasi kemarin, dan koreksi proses rekapitulasi yang hampir diseluruh kabupaten kota terjadi.

Baca: Pemilu 2019, Bawaslu Pontianak Tangani Puluhan Dugaan Pelanggaran

Baca: Ifthar Akbar Munzalan, Sejumlah Artis Ini Sharing Pengalaman Hijrah di Pontianak

Lebih lanjut, ada 7 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara baik dari sisi Bawaslu maupun KPU. Kemudian ada 4 pelanggaran pidana, 8 pelanggaran hukum lainnya dan 13 kasus saat ini sedang diproses, dan 6 dimohonkan koreksi ke Bawaslu RI.

"Dari 164 dugaan pelanggaran, 46 dianggap bukan pelanggaran karena unsurnya tidak memenuhi dan 12 tidak dapat diregistrasi," katanya, Selasa (28/05/2019).

Pihaknya, kata Faisal, melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan, antara lain waktu yang cukup mepet dan beban kerja yang menumpuk dititik tertentu yang dialami Panwascam.

Seperti pengawasan logistik yang berbarengan dengan pengawasan masa tenang, penertiban APK serta bimtek PTPS dan saksi parpol yang menyebabkan mengurangi kualitas pengawasan.

"Andaikan saja kualitas pengawasan lebih maksimal, akan mengurangi kesalahan pada hari H," katanya.

Kemudian, lanjutnya, karena faktor hoax, gelombang persepsi yang mempengaruhi cara pandang pengawas TPS. Seperti informasi yang mengatakan dengan E-KTP bisa memilih dimanapun.

"Inikan evaluasi bukan dalam konteks menilai kinerja kawan-kawan tetapi evaluasi untuk perbaikan kedepan," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved