Laporan Ditolak Bawaslu, Ini Kata Demokrat Kalbar

Ketua Bid Hukum PHPU Demokrat Kalbar, Sri Cahyawati menerangkan jika pihaknya menghargai putusan Bawaslu terkait dengan laporan

Laporan Ditolak Bawaslu, Ini Kata Demokrat Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Sri Cahyawati sebagai Delegai Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) dari pusat datang untuk melihat penanyangan Gala Primer Film Sukep The Movie di Transmart Kubu Raya, kamis (11/4/2019). 

Laporan Ditolak Bawaslu, Ini Kata Demokrat Kalbar

PONTIANAK - Ketua Bid Hukum PHPU Demokrat Kalbar, Sri Cahyawati menerangkan jika pihaknya menghargai putusan Bawaslu terkait dengan laporan pihaknya yang menduga ada peningkatan suara salah seorang caleg di Dapil Kalbar II untuk DPR RI.

"Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagi pengawas penyelenggara pemilu.
Kita sebagai peserta Pemilu mengetahui kecurangan maka kita laporkan. Laporan kita bukan asal lapor. Kita telah dukung dengan alat bukti lengkap penyandingan alat bukti juga ada dan secara angka juga sudah jelas ada. Akan tetapi sidang yang telah kita ikuti 4 kali putusanya ya seperti itu. Di tolak," katanya, Minggu (26/05/2019).

Demokrat, kata dia, bisa saja mengambil langkah hukum lain, namun hal tersebut tidak menguntungkan Demokrat.

Baca: Perjalan Karir GM Baru Hotel Transera Pontianak, Aep Zainudin Yang Sempat Menjadi Dosen

Baca: Kepsek SDN 12 SP 4 Pandan Berterimakasih Atas Bantuan Seragam dan Alat Tulis Bagi Muridnya

"Sebenarnya kalau kita ambil langkah hukum lain bisa karena Bawaslu menolak bukan karena angkanya hanya karena tidak adanya C1 asli dan atau cap basah, untuk langkah hukum lain terlalu sia sia kalau secara kepentingan kita juga tidak diuntungkan, karena waktunya 3 hari dan ke Bawaslu pusat Jakarta," jelasnya.

Lebih lanjut diakuinya pula jika sidang di Bawaslu Provinsi merupakan sidang kedua dan pada sidang pertama di Bawaslu Sekadau hasilnya sama.

"Sebenarnya ini sidang ke dua di Bawaslu, kejadian di Sekadau kemarin juga ada kasusnya dan putusannya juga sama. Hanya memutuskan untuk tidak mengangkat petugas PPK yang sekarang bermasalah ini nantinya," tutup Sri Cahyawati.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved