Kuasa Hukum Nilai Putusan Bawaslu Kalbar Terkait Caleg Hanura di Dapil 1 Mempawah Cacat Hukum

Mikael Yohanes, ada 4 point putusan dari Majelis Pemeriksaan Bawaslu Prov Kalbar, namun ke 4 putusan tersebut di nilai tidak memiliki kepastian hukum

Kuasa Hukum Nilai Putusan Bawaslu Kalbar Terkait Caleg Hanura di Dapil 1 Mempawah Cacat Hukum
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Mikael Yohanes Kuasa Hukum Caleg No 7 Partai Hanura dapil 1 Mempawah 

Kuasa Hukum Nilai Putusan Bawaslu Kalbar Terkait Caleg Hanura di Dapil 1 Mempawah Cacat Hukum

PONTIANAK - Terkait putusan perkara Nomor : 01/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019, Kuasa hukum MR Caleg Partai Hanura Dapil 1 Mempawah No urut 7 ‎Mikael Yohanes menilai putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Prov Kalbar mengandung cacat hukum.

‎Menurut Mikael Yohanes, ada 4 point putusan dari Majelis Pemeriksaan Bawaslu Prov Kalbar, namun ke 4 putusan tersebut dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Pada pertama dinyatakan bersalah, pada point kedua diperintah perbaiki, tidak di sebutkan secara tegas apa yang harus diperbaiki, maka hal ini kami nilai putusan Majelis sumir atau tidak jelas,"katanya pada Jumat (24/5/2019)

Selain itu ada kata memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pembatalan dan tidak mengikut sertakan tahapan selanjutnya, hal ini tidak secara tegas dan jelas menyebutkan putusan nomor berapa yang harus di batalkan.

"Maka tegas kami nilai putusan ini cacat hukum, sehingga tidak ada kewajiban siapa pun (kita dan KPU) melaksanakannya,"jelas Pria yang juga Kuasa Hukum TKD Kalbar ‎.

Dan terkait laporan oleh pelapor Maman Suratman, Mikael Yohannes yang sangat jelas cacat formil yang sebenarnya harus tidak diterima, karena syaratnya pelaporan itu harus syarat formil dan materil.

Baca: Pria Asal Kecamatan Noyan Ini Mendadak Viral di Medsos Lantaran Video Lucunya

Baca: Cece Raih Juara tiga Spelling Bee Di Untan English Olympiad (UEO) 2019

Baca: Temuan Mayat Wanita Mengapung di Parit, Sidik Jari Jadi Kunci Pengungkapan Identitas

"Contohnya tidak menyebutkan tempat kejadian perkara, lokasi dan tempust, serta dalam laporan tidak menyebutkan putusan yang mana harus dibatalkan. Dalam putusan, majelis mengabaikan kesimpulan yang kami sampaikan dalam persidangan panel, padahal kami selaku kuasa hukum terlapor yang sah," kata Mikael.

Ia juga menyebut, Majelis Pemeriksa Bawaslu Prov Kalbar tidak menjalankan fungsi peradilan yang berimbang dalam memeriksa perkara, sehingga keluarlah putusan yang mengandung cacat hukum‎.

"Padahal KPU sudah bekerja secara profesional dengan diawasi Bawaslu dan Pemantau Pemilu, dan saat pendaftaran Caleg di berikan tenggang waktu untuk di mengajukan keberatan,"kata Mikael.

Maka terkait putusan Majelis perkara Nomor : 01/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019, ‎KPU Mempawah dan semua pihak tak berkewajiban untuk melaksanakan,

"Ya karena itu tadi, putusan cacat hukum, kita berharap Bawaslu RI untuk mengevaluasi Bawaslu Prov Kalbar, upaya hukum selanjut kita akan melakukan pelaporan Bawaslu Prov Kalbar ke DKPP RI,"pungkasnya.

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved