Jarot: Butuh Keseimbangan Dalam Menjaga dan Mengelola 50 Ribu Hektar APL di Kabupaten Sintang

Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan bahwa luas area penggunaan lain (APL) di Kabupaten Sintang saat ini

Jarot: Butuh Keseimbangan Dalam Menjaga dan Mengelola 50 Ribu Hektar APL di Kabupaten Sintang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAHIDIN
Bupati Sintang, Jarot Winarno 

Jarot: Butuh Keseimbangan Dalam Menjaga dan Mengelola 50 Ribu Hektar APL di Kabupaten Sintang

SINTANG - Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan bahwa luas area penggunaan lain (APL) di Kabupaten Sintang saat ini tercatat masih ada sekitar 50 ribu hektar yang harus dijaga, meskipun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.

"50 ribu hektare ini harus tetap dijaga, kita sadari menjaga kawasan berhutan di luar kawasan hutan ini tidak mudah. Tetapi jangan lalu 50 ribu hektare ini dibabat semua untuk sawit, sahang, sawah," katanya, Jumat (24/5/2019) pagi.

Menurutnya juga perlu keseimbangan dalam menjaga hutan di APL. Sebab masyarakat yang bertani juga mesti mendapat penghasilan. Lalu dalam pengelolaannya pun mesti sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat.

"Kita harus bisa menjaga kawasan yang berhutan tadi, tetapi masyarakat di sekitar juga bisa hidup dari hutan. Seperti dari produk-produk yang non kayu, ada tanaman obat, madu, flora fauna yang kemudian bisa dimanfaatkan," katanya.

Baca: VPN Gratisan Berbahaya, Menkominfo Rudiantara Sarankan Pengguna Medsos Solusi Ini

Baca: Live Streaming Indosiar Barito Putera Vs Madura United Shopee Liga 1 2019 Kick Off Pukul 20.30 WIB

Baca: Sandiaga Uno Benarkan Prabowo Ketemu Jusuf Kalla, Hasjim: Bambang Widjojanto Ketua Tim Gugatan ke MK

Menurutnya untuk APL, perizinan penggunaannya memang mesti melalui pemerintah daerah. Jika ada desa-desa yang ingin membuat kawasan hutan mandiri atau kawasan hutan desa harus melalui Pemerintah Kabupaten Sintang.

"Seperti Desa Sepulut, kemudian di Merpak. Itu sudah kita SK-kan, jadi dia hutan milik desa. Dan untuk APL ini memang di luar hak kepemilikan masyarakat, tidak dibebani izin, dan tidak masuk dalam kawasan konsesi," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved