BPN Sintang Dukung Pengelolaan Perhutanan APL Lewat Program Redistribusi Tanah

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Junaedi menilai jika berbicara soal pengelolaan area penggunaan lain (APL)

BPN Sintang Dukung Pengelolaan Perhutanan APL Lewat Program Redistribusi Tanah
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Junaedi 

BPN Sintang Dukung Pengelolaan Perhutanan APL Lewat Program Redistribusi Tanah

SINTANG - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Junaedi menilai jika berbicara soal pengelolaan area penggunaan lain (APL) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maka sebaiknya melalui kebijakan satu peta (One Map Policy).

Menurutnya jika menggunakan kebijakan satu peta, maka bisa mengontrol mana area APL yang benar-benar harus dijaga menjadi hutan yang dilindungi oleh pemerintah agar jangan diberikan konsesi dan izin-izin perkebunan.

"Kalau kita di Sintang luas APL 50-60 ribu hektare perkiraannya sisanya. Kalau kita berbicara soal area penggunaan lain itu, ada tanah negara dalam artian bahwa tanah yang dikuasai oleh negara bukan oleh pemerintah," katanya, Jumat (24/5/2019) siang.

"Beda antara tanah yang dikuasai pemerintah dengan negara. Kalau bicara soal negara kita bicara soal NKRI, bicara soal kebijakan pemerintah terhadap tanah-tanah yang ada di daerah Sintang misalnya," tambahnya.

Baca: Dekranasda Siap Bantu Hambatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah

Baca: Pemkot Singkawang Akan Bangun Kawasan Industri Kreatif

Baca: SMA Muhammadiyah 1 Pontianak Gelar Pesantren Ramadan

Menyoroti soal APL, dirinya mencoba mengaitkan dengan program sertifikasi lahan masyarakat.
Menurutnya, program pemerintah terkait reforma agraria lewat program PTSL dan redistribusi tanah tersebut dilakukan di seluruh desa.

"Program kita di seluruh desa di Sintang untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah masyarakat yang berada di posisi APL, karena kalau masih dalam kawasan hutan konversi ataupun kawasan hutan lindung itu tidak bisa disertifikasi," ujarnya.

Menyikapi soal pengelolaan hutan di APL menurutnya sepanjang itu disikapi pemerintah dengan adanya anggaran tentu saja bisa. Karena ini tetap menyangkut masalah anggaran melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.

"Kalau kami menyambut baik terkait hutan APL. Bahkan kami apabila ada areal tanah masyarakat yang digarap untuk perkebunan pertanian, kami larang mengalihfungsikan lahan itu selama 10 tahun, ada di situ melalui redistribusi tanah," tutupnya.

Penulis: Wahidin
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved