Pemilu 2019

Bawaslu Lakukan Publikasi Pengawasan Pemilu 2019, Ini Hasilnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, pagi tadi melaksanakan publikasi dan sosialisasi hasil pengawasan tahapan pemilu 2019.

Bawaslu Lakukan Publikasi Pengawasan Pemilu 2019, Ini Hasilnya
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pelaksanaan kegiatan publikasi pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Sambas. 

Bawaslu Lakukan Publikasi Pengawasan Pemilu 2019, Ini Hasilnya

SAMBAS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, pagi tadi melaksanakan publikasi dan sosialisasi hasil pengawasan tahapan pemilu 2019.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan dan ditingkat Kabupaten dengan maksimal.

Menurutnya, pengawasan itu sudah dilakukan sejak awal tahapan pemilu. Dan menangani sangketa proses pemilu pada 2018, seperti proses penetapan DCS pun sudah di selesaikan oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU.

"Kalau aduan ada dua aduan yang dilaporkan namun kita hentikan karena tidak mencukupi syarat formil," ujarnya, Jum'at (24/5/2019).

Ia menjelaskan, untuk pengawasan kampanye, sekitar 105 surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh polres dan ada 7 STTP yang dikeluarkan oleh Polda Kalbar.

Baca: BPN Sintang Dukung Pengelolaan Perhutanan APL Lewat Program Redistribusi Tanah

Baca: Pemkot Singkawang Akan Bangun Kawasan Industri Kreatif

"Ini semua kita awasi baik langsung dari Bawaslu maupun panwascam yang ada di Kecamatan, namun kita juga mengawasi sebanyak 19 kegiatan lainnya yang dikhawatirkan bisa dijadikan ajang kampanye, ini terkait kegiatan seperti reses atau menyerap aspirasi masyarakat, karena ini melibatkan orang banyak jadi dikhawatirkan dijadikan ajang kampanye," jelasnya.

Sementara itu, untuk penertiban alat peraga kampanye (APK) Bawaslu Sambas sudah menertibkan sedikitnya ada 61 APK yang pemasangannya melanggar aturan Peraturan Daerah.

Yang mana di pasang ditempat-tempat yang dilarang atau tidak sesuai dengan SK KPU.

"Untuk pelanggaran ini didominasi dari Kecamatan Paloh dengan 32 apk yang ditertibkan, untuk daftar caleg yang ditetapkan KPU Sambas juga kita awasi terkait persyaratan Caleg," ungkapnya.

Sedangkan untuk yang terkait dengan data pemilih. Ikhlas mengungkapkan, meskipun Bawaslu Sambas tidak mengeluarkan rekomendasi.

Namun ia katakan, Bawaslu bersama KPU Sambas selalu berkoordinasi terkait data-data anomali dimana ada sekitar 891 Data anomali dan data ganda 1657.

"Dan dari kroscek Bawaslu hanya 18 temuan dan kita sampaikan ke KPU namun ini juga sudah di tangani," ungkapnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved