Pilpres 2019

MK Siap Terima Gugatan Sengketa Pemilu 2019! Prabowo Akan Lakukan Cara Konstitusi, Ini Respon Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) siap menerima gugatan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

MK Siap Terima Gugatan Sengketa Pemilu 2019! Prabowo Akan Lakukan Cara Konstitusi, Ini Respon Jokowi
TRIBUNNEWS
Mahkamah Konstitusi 

MK Siap Terima Gugatan Sengketa Pemilu 2019! Prabowo Akan Lakukan Cara Konstitusi, Ini Respon Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) siap menerima gugatan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Adapun MK menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 dari Selasa (21/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019) dini hari.

Pelayanan di MK berlangsung 24 jam. Proses pendaftaran gugatan hasil pemilu di MK dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Kendati demikian, MK mengingatkan seluruh peserta pemilu, baik pilpres maupun pileg, untuk mengumpullkan bukti permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkualitas dan signifikan.

"Jadi memang berperkara di MK itu bukan banyak-banyakan berkas, banyak-banyakan bukti, melainkan bagaimana bukti itu secara berkualitas memiliki nilai hukum yang kuat," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/05/2019).

Baca: Pengumuman Pemenang Pemilu 2019! Terkait Hasil Pilpres 2019, Ini Respon Jokowi dan Sikap Prabowo

Baca: Golkar-PKB Berebut Posisi Ketua MPR, Siapa Berpeluang?

Baca: Pukul 22.40 WIB, Massa Aksi Demo Ricuh dengan Petugas Kepolisian di Kantor Bawaslu RI

Baca: Soal Rencana BPN Gugat Hasil Perhitungan ke MK ! Viryan Azis Hormati Sikap Prabowo, PDIP: Cara Tepat

Fajar menjelaskan, berkaca dari pengalaman perselisihan hasil Pemilu 2014, tepatnya pada gugatan perkara pilpres, salah satu paslon masih menitikberatkan jumlah bukti yang banyak dibandingkan signifikansinya.

Padahal, bukti yang banyak secara kuantitas tidak selalu selaras dengan pembuktiannya.

Kala itu, lanjut Fajar, MK sempat dituding tidak bekerja maksimal oleh kelompok tertentu karena menganggap banyak bukti kecurangan pilpres yang tidak tertangani dengan baik.

"Waktu 2014 sempat ada tudingan ke MK kalau tidak bekerja maksimal. Ada yang berkontainer bukti yang diajukan, tapi tidak diperiksa. Kami ingatkan lagi, di MK bukan banyak-banyakan bukti," ucap Fajar dikutip dari Kompas.com

"Buktinya cukup satu atau dua, tapi yang menggunggat bisa membuktikan ya lebih baik daripada buktinya setumpuk tetapi tidak relevan. Terbaca kok oleh hakim kalau buktinya enggak relevan," lanjut dia.

Baca: Jelang Aksi 22 Mei 2019 ! Kapolri Tetapkan Status Siaga I ke Seluruh Jajaran Kepolisian

Baca: Wiranto Minta Aksi 22 Mei 2019 Dibatalkan Karena Nodai Demokrasi, Polri Terapkan Strategi Pengamanan

Prioritaskan Sengketa Hasil Pilpres 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sesuai dengan kebijakan MK dan amanat Undang-Undang (UU).

"Kalau untuk pilpres, strategi MK sesuai dengan keputusan MK No 5 tahun 2018, yaitu memprioritaskan sengketa pilpres lebih dulu. UU juga menyatakan sengketa pilpres harus selesai 14 hari," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/05/2019).

Maka dari itu, lanjutnya, sengketa pilpres harus selesai lebih dulu dibandingkan pileg. Meskipun surat keputusan (SK) pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu ditetapkan bersama, namun untuk perselisihan sengketa memiliki kebijakan yang berbeda.

"Meskipun penetapan pileg dan pilpres sama sesuai dengan SK KPU, tapi sesuai amanat UU, sengketa pilpres diselesaikan terlebih dahulu. Untuk pilpres akan kita registrasi 11 Juni, artinya permohonan sudah berubah jadi perkara, nanti tanggal 14 baru mulai persidangan dan pada 28 Juni pengucapan putusan," ungkapnya kemudian.

BIa menuturkan, kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden baru akan mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pada hari terakhir , Jumat (24/5/2019).

Pada hari pertama dan kedua pendaftaran sengketa PHPU, lanjutnya, biasanya paslon konsultasi terlebih dahulu di MK mengenai bukti-bukti apa saja yang perlu dibawa ke MK.

"Biasanya hari ketiga paslon baru ke MK sebagai pemohon. Bisa juga mereka menunjuk penguasa, yang penting punya legal standing," papar Fajar.

Adapun MK menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 dari Selasa (21/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019) dini hari. Pelayanan di MK berlangsung 24 jam.

Proses pendaftaran gugatan hasil pemilu di MK dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa dini hari (21/5/2019).

Prabowo Akan Lakukan Upaya Hukum Sesuai Konstitusi

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya hukum sesuai konstitusi.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

"Dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas Pemilu 2019 ini," tambah Prabowo, Selasa (21/5/2019), di kediamannya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan.

Ia juga menyatakan, memberi kesempatan KPU memperbaiki seluruh proses sehingga benar-benar mencerminkan pemilu yang jujur dan adil.

Namun, jika pada saat terakhir tidak ada upaya tersebut, pihaknya menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan.

Dia menegaskan, penolakan tersebut masih sama seperti yang pernah disampaikan pada 14 Mei 2019 lalu di Hotel Sahid Jaya.

"Pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," katanya.

Prabowo juga menilai ada kejanggalan dari pengumuman yang dilaksanakan dini hari tersebut.

"Pihak paslon 02 merasa pengumuman tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal, di luar kebiasaan," tuturnya.

Ia pun menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat, relawan, pendukung dan simpatisan paslon 02 untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Jokowi Sambut Baik Niat Prabowo

Calon presiden petahana Joko Widodo menyambut baik jika rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hendak menggugat hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya kira saya sangat menghargai apabila Pak Prabowo Pak Sandi ke MK," kata Jokowi usai pidato kemenangan di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Selasa (21/05/2019).

KPU sebelumnya menetapkan Jokowi-Ma'ruf memenangi pilpres 2019. Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Jokowi menilai MK memang menjadi satu-satunya jalur konstitusional bagi Prabowo-Sandi jika hendak menggugat hasil pemilu.

"Itu memang sebuah proses sesuai konstitusi sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki, saya sangat menghargai," kata Jokowi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diputuskan dalam rapat internal BPN di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

"Menyikapi pengumuman dari KPU tentang hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui seusai rapat internal.

Dasco mengatakan, dalam tempo beberapa hari pihak BPN akan menyiapkan materi untuk mengajukan gugatan.

Yuk, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak : 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved