280 Perusahaan di Mempawah Terancam Denda 5% Jika Terlambat Bayar THR

Lebih rinci Ya' Helmizar menjelaskan bahwa THR karyawan sudah harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya.

280 Perusahaan di Mempawah Terancam Denda 5% Jika Terlambat Bayar THR
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YA' M NURUL ANSHORY
Kabid Tenaga Kerja, Disperindagnaker Kabupaten Mempawah, Ya' Helmizar, saat diwawancara awak media, Rabu (22/5/2019) 

280 Perusahaan di Mempawah Terancam Denda 5% Jika Terlambat Bayar THR

MEMPAWAH - Sedikitnya 280 perusahaan yang terdata di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan (Disperindagnaker) Kabupaten Mempawah terancam denda sebesar 5% jika terlambat membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan.

Menjelang hari raya Idul Fitri, seluruh perusahaan yang berada dibawah pengawasan Disperindagnaker Mempawah, wajib memenuhi hak para karyawan yakni tunjangan hari raya.

Kabid Tenaga Kerja Disperindagnaker Kabupaten Mempawah, Ya’ Helmizar menegaskan, jika perusahaan terlambat memberikan hak karyawan maka akan di denda sebesar 5% dari jumlah THR yang harus diterima karyawan.

Baca: Status Pencalegan MR di Mempawah Dibatalkan, Kuasa Hukum Sebut Bawaslu Kalbar Lampaui Kewenangan

Baca: Pelanggaran Terbukti, Bawaslu Kalbar Batalkan Status Pencalegan MR di Mempawah

"Perusahaan memiliki kewajiban memberikan THR kepada karyawannya, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan," ujarnya, Rabu (22/5/2019).

Lebih rinci Ya' Helmizar menjelaskan bahwa THR karyawan sudah harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya.

"Tujuh hari sebelum lebaran, seluruh perusahaan harus sudah menunaikan kewajibannya membayar THR kepada karyawan, sehingga dapat membantu para karyawan dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari raya nanti," tuturnya.

Selain itu kata dia, Disperindagnaker akan terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah.

Dan jika ditemukan ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, bakal diberi sanksi mulai dari teguran, peringatan hingga pencabutan ijin perusahaan.

"Sesuai aturan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan, secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Sedangkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus, medapat THR sebesar 1 bulan gaji," paparnya.

Baca: DPRD Mempawah Harap Inovasi Simple Jak Diikuti Dinas Lain

Baca: Wakil Bupati Mempawah Resmikan Launching Sistem Informasi Penyelenggaraan Jalan

Ya' Helmizar menilai, perusahaan yang tak membayarkan hak karyawan memang keterlaluan, dan sesuai aturan yang berlaku, mereka akan dikenakan sangsi, karena melanggar aturan.

"Sampai hari ini, kami sudah membentuk tim untuk menyebarkan surat edaran terkait pembayaran THR, kepada seluruh perusahaan yang ada di Mempawah," ujarnya.

Ia menambahkan, jika ada karyawan yang tidak mendapatkan haknya, bisa melaporkan ke posko yang dibuat oleh Disperindagnsker Mempawah.

"Kita akan membuat posko pelaporan bagi karyawan yang tidak menerima THR di kantor Disperindagnaker dan buka selama 24 jam, bagi siapa saja yang ingin melapor silahkan datang dan akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved