Pilpres 2019

Wiranto Minta Aksi 22 Mei 2019 Dibatalkan Karena Nodai Demokrasi, Polri Terapkan Strategi Pengamanan

Wiranto menegaskan, jika demo tetap dilakukan hingga melakukan upaya menduduki kantor lembaga negara, maka aparat keamanan akan bertindak tegas.

Wiranto Minta Aksi 22 Mei 2019 Dibatalkan Karena Nodai Demokrasi, Polri Terapkan Strategi Pengamanan
Istimewa
Massa demonstran memprotes hasil Pemilu 2019 menunaikan shalat tarawih di Jl MH Thamrin, depan gedung Bawaslu, Selasa (21/5/2019). 

Wiranto Minta Aksi 22 Mei 2019 Dibatalkan Karena Nodai Demokrasi, Polri Terapkan Strategi Pengamanan

Pemerintah berharap agar rencana unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (22/05/2019) besok dibatalkan.

Demo tersebut untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh KPU.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/05/2019).

Wiranto mengatakan informasi yang diterima pihaknya, dalam demo besar-besaran di Jakarta tersebut, rencananya akan mengepung KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana. 

Pihak pendemo mengundang warga dari luar Jakarta untuk datang ke Ibu Kota. Masalahnya, kata dia, ada rencana untuk menduduki kantor-kantor tersebut.

"Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara," kata Wiranto dikutip dari Kompas.com

Baca: Jelang Aksi 22 Mei 2019 ! Kapolri Tetapkan Status Siaga I ke Seluruh Jajaran Kepolisian

Baca: Protes Pemilu Curang di Depan Gedung Bawaslu RI Berjalan Damai, Peserta Aksi Bagi Bunga ke Polisi

Baca: Pengumuman Pemenang Pemilu 2019! Terkait Hasil Pilpres 2019, Ini Respon Jokowi dan Sikap Prabowo

"Oleh karena itu, maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyat menjadi korban. Mengganggu lalu lintas, menganggu ekonomi. Kalau ada benturan rakyat juga yang jadi korban," tambah dia.

Apalagi, kata Wiranto, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menempuh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Itulah yang kita harapkan. Sesuai kesepakatan bersama diselesaikan jalur konstitusi, bukan cara-cara lain," kata Wiranto.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved