Terima Kunker DPD RI, Wagub Norsan Komit Beri Perhatian ke Wilayah Perbatasan Kalbar

Ia menuturkan dalam menghadapi potensi negatif di kawasan perbatasan, pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh.

Terima Kunker DPD RI, Wagub Norsan Komit Beri Perhatian ke Wilayah Perbatasan Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Wakil gubernur Kalbar, Ria Norsan, menerima kunjungan DPD RI, Selasa (21/5/2019) 

Terima Kunker DPD RI, Norsan Komit Beri Perhatian Wilayah Perbatasan, Termasuk dari Resiko Aktivitas Ilegal

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menerima kunjungan Anggota Komite I DPD RI terkait inventarisir mengenai UU nomor 43 tentang batas negara. Kalbar merupakan salah satu sampel untuk mendengar masukan terkait batas negara.

Norsan menuturkan sebagai konsekuensi wilayah Provinsi Kalbar berbatasan darat langsung dengan negara bagian Sarawak-Malaysia, kawasan perbatasan darat Kalbar yang dibangun dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan akan memberikan dampak positif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Selain itu juga meningkatkan perekonomian daerah umumnya.

Walaupun demikian rentang wilayah perbatasan darat yang dimiliki perlu mendapat perhatian oleh semua pihak mengingat kawasan perbatasan menyimpan potensi negatif timbulnya ancaman kejahatan non-tradisional.

Baca: Ria Norsan Janjikan Rp 300 Juta Untuk Hadiah Festival Sahur-sahur Tahun 2020

Baca: Ria Norsan : Jadikan Bulan Ramadhan Sebagai Ladang Amal dengan Banyak Menanam Kebaikan

Maupun kejahatan transnasional berupa penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan tenaga kerja illegal.

"Pemprov Kalbar selalu berupaya untuk mengatasi munculnya potensi negatif dan mengupayakan penyelesaiannya apabila sampai terjadi aktivitas melanggar hukum," ujarnya usai menerima kunjungan kerja anggota DPD RI di Balai Petiti Kalbar. Selasa (21/5/2019)

Ia menuturkan dalam menghadapi potensi negatif di kawasan perbatasan, pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh. 

Baik dari organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar, Pemkab, maupun instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya serta peran serta masyarakat khususnya yang berada di kawasan perbatasan.

Norsan menuturkan terdapat Lima pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dibangun dan diresmikan.

Tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau Terpadu dl Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas.

Baca: Satgas Yonmek 643/Wns Gotong Royong Bangun Jembatan di Perbatasan

Baca: Hari Ini Pangdam XII Tpr Kunjungi Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu

"Sedangkan dua Batas Negara (PLBN) dalam Proses yaltu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Kabupaten Sintang," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan sebagai wilayah yang memillkl perbatasan darat langsung dengan negara tetangga.

Pengelolaan kawasaan perbatasan sudah tentu harus di kelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.

"Sebaliknya kawasan perbatasan akan memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara bijak," ujarnya. (dan)

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved