Breaking News:

Pemilu 2019

Tanggapi Aksi, Ini Penjelasan Ramdan Terkait Pengumuman Hasil Rekapitulasi Dini Hari

Terkait adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat, tentu akan kami sampaikan ke KPU RI.

Penulis: Ferryanto | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Suasana saat ketua KPU menerima perwakilan masyarakat yang melakukan aksi di kantor KPU Provinsi Kalbar, Selasa (21/5/2019). 

Tanggapi Aksi, Ini Penjelasan Ramdan Terkait Pengumuman Hasil Rekapitulasi Dini Hari

PONTIANAK- Ratusan Masyarakat Kota Pontianak, Selasa (21/5/2019) sore mendatangi kantor KPU Provinsi Kalbar setelah sebelumnya ratusan masa tersebut menggelar aksi di Bundaran Digulis Untan.

Ratusan masa ini terlihat datang bersama dengan Sultan Pontianak Syarif Mahmud Alkadrie.

Dalam orasinya di hadapan ratusan masyarakat, Sultan Pontianak menuntut keadilan kepada pihak KPU, karena dinilainya pada Pemilu 2019 ini khususnya Pemilu Presiden, telah terjadi banyak kecurangan.

Setelah beberapa saat menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan dari masyarakat yang melakukan aksi melakukan pertemuan dengan komisioner KPU di dalam Kantor KPU Provinsi Kalbar, yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Ramdan.

Baca: Norsan Titipkan Pemekaran Kapuas Raya ke Komite I DPD RI

Baca: VIDEO: Korban Laka Masih di Bawah Kolong Truk

Ramdan menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi aksi yang laksanakan oleh masyarakat tersebut.

"Kita sangat mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terkait dengan pasca pengeyelangaaraan pemilu 2019, inikan memang hak warga negara yang di atur dalam undang - undang, dan ini dalam rangka aspirasi dalam pesta demokrasi,"ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait sengketa hasil pasca diumumkan oleh KPU RI, dapat dilakukan melalui jalur MK paling g lambat 3 x 24 jam selepas pasca di umumkan hasil pemilu tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi.

"Terkait sengketa hasil ini dapat di ajukan ke mahkamah konstitusi, sesuai dengan tahapan bahwa pengajuan ke mahkamah konstitusi itu 3x24 jam setelah di tetapkan atau di umumkan jadi ada waktu sampai tanggal 24 dan ini di pusat, dan kami di Provinsi, menunggu proses dari peserta pemilu di tingkat pusat yang mengajukan ke mahkamah konstitusi nanti tentu akan disampaikan ke KPU RI kemudian KPU RI, yang kemudian nanti KPU RI akan memerintahkan menyampaikan, mengkoordinir, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten / Kota, dan kami hanya tinggal menunggu waktu terkait hal tersebut," ujarnya.

Terkait aksi yang di gelar masyarakat kota Pontianak pada sore hari ini, pihaknya pun akan menypaikan hal ini ke pihak KPU RI.

Baca: Ini Politisi Paling Muda Yang akan Duduk di DPRD Landak Periode 2019-2024

Baca: Komite I DPD RI Kunker ke Pemprov Kalbar, Ini Yang Dijanjikan

"Terkait adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat, tentu akan kami sampaikan ke KPU RI. Ini kami sampaikan dalam bentuk laporan kita kepada KPU RI.,"katanya

Selanjutnya, terkait Informasi akan kembalinya masa pada esok hari, Ramdan pun mempersilahkan hal tersebut.

"Dalam hal mereka menyampaikan aspirasi, karena inikan juga di atur dalam undang - undang, dan ini hak warga negara ya silahkan, yang penting tidak dengan cara yang anarkis,"ujarnya.

Kemudian terkait yang ditanyakan oleh pihak pengunjuk rasa tentang pengumuman hasil rekapitulasi yang di lakukan KPU RI pada sekira pukul 01.00 dini hari.

Ramdan menerangkan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan.

"Terkait dengan penetapan ataupun pengumuman, di undang - undang 7 di pasal 413, itukan mengatur bahwa pengumuman atau penetapan itu paling lama 35 hari dari pemungutan suara, ini untuk tingkat nasional ya, kemudian 35 hari itu memang jatuhnya tanggal 22, nah saya mau menggaris bawahi itu, paling lama, proses rekap inikan dilakukan sesuai tahapan di KPU RI dari tanggal 25 April sampai 22 Mei, nah proses ini terus berjalan apabila memang sebelum di tanggal 22 itu itu selesai ya tidak masalah, karena itu kan paling lama rentang waktu, sehingga karena berkaitan dengan limit waktu dan sudah di selesaikan sampai tanggal 21, nah ini mekanismenya langsung di tetapkan kemudian di umumkan terhadap hasil rekap,"paparnya.

Selanjutnya, ia pun menerangkan bahwa penetapan dan pengumuman hasil rekap tersebut juga untuk mengakomodir proses pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

"Nah kenapa ini diumumkan terhadap hasil rekap itu , karena ini mengakomodir juga berkaitan dengan aturan berikutnya berkaitan dengan proses pengajuan sengketa ke mahkamah konstitusi yang di atur 3x24, sejak di umumkan, sejak di umumkan nya jam berapa itu langsung menjadi ukuran waktu 3x24 jam tadi, dan ini juga nanti ada hitungan di mahkamah konstitusi menghitung limit waktu sehingga itu tidak melewati batas waktu pada saat setelah ditetapkan dan di umumkan,"jelasnya.

"Nah proses ini dari pengalaman pemilu ke pemilu memang demikian, ini merupakan penetapan dan pengumuman hasil rekap, hasil rekap di dibacakan semua kemudian ditetapkan dan di umumkan, jam berapa itu sudah di atur tadi 3x24 jam tadi," imbuhnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved