Pemilu 2019

KPU Prov Kalbar Sebut Ada 21 Petugas Pemilu Kalbar Meninggal, 112 Orang Sakit

Aksi damai oleh sejumlah mahasiswa tergabung di KPU Prov Kalbar, para Komisioner KPU Prov Kalbar sebut demokrasi yang dilakukan

KPU Prov Kalbar Sebut Ada 21 Petugas Pemilu Kalbar Meninggal, 112 Orang Sakit
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Komisioner KPU Prov Kalbar menerima simbol dan pernyataan sikap dari Mahasiswa KAMMI 

KPU Prov Kalbar Sebut Ada 21 Petugas Pemilu Kalbar meninggal, 112 Orang Sakit

PONTIANAK - Aksi damai oleh sejumlah mahasiswa tergabung di KPU Prov Kalbar, para Komisioner KPU Prov Kalbar sebut demokrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Kammi dengan menyampaikan aspirasi pada hari ini adalah hal yang mulia juga.

Ketua KPU Prov Kalbar Ramdan di dampingi Komisioner KPU Erwin mengatakan penyampaian aspirasi adalah bagian dari partisipasi dalam berdemokrasi , terkait dengan aspirasi yang disampaikan tentu ini kami akan tindaklanjuti.

"Kami akan sampaikan nanti ke KPU RI karena item-itemnya juga terkait dengan hal-hal yang merespon berkaitan dengan kemanusiaan. "Ujar Ramdan.

Baca: Bocah Tenggelam di Sungai Landak Gang Orde Baru Pontianak Masih Belum Ditemukan

Baca: KPU-RI Umumkan Hasil Pilpres, Bupati Sintang Minta Warga Jangan Ikut-ikutan People Power

Baca: UTD PMI Sanggau Update Stok Darah, Masyarakat Bisa Cek Langsung di Sini

Dikatakannya lagi,"berkaitan dengan itu pula perlu kami sampaikan memang di Kalbar ini dalam penyelenggaraan pemilu kemarin ada 21 petugas kita yang meninggal, kemudian 112 yang sakit dan semuanya sudah kami laporkan kepada KPU RI dan akan direspon sesuai dengan yang akan di berikan santunan. "Katanya

Ramdan menuturkan KPU Prov Kalbar berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang ikut mendorong ini agar lebih cepat, tentunya ini semua ada proses

Lanjutnya, bahwa proses ini sedang berjalan berkaitan dengan santunan dan semuanya ini sudah kita laporkan sesuai dengan permintaan jadi nanti tentu kami juga akan secara kelembagaan dari bawah kami akan mendorong ke atas agar ini juga segera di realisasikan.

"Terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilaksanakan bahwa sampai tadi malam dini hari jam 01.46 itu sudah ditetapkan hasil Pemilu sesuai dengan undang-undang 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu bahwa pelaksanaan penetapan perolehan hasil pemilu itu dilaksanakan paling lama 35 hari setelah hari pemungutan artinya karena berdasarkan pasal 413 yaitu diatur di undang-undang No 7 tahun 2017

Lanjutnya, di pasal 413, 35 hari ini sebenarnya tanggal 22 tapi bahasanya paling lama, Bagaimana kalau dia bisa lebih awal tidak masalah sebenarnya karena itu berkaitan dengan limit waktu lalu ada proses berikutnya yang dipersilahkan di dalam undang-undang maka untuk melakukan proses pengajuan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi 3 kali 24 jam setelah diumumkan, jadi terhitung dari mulai tadi malam dini hari 01.46 Wib, 3 hari kedepannya dari mulai tadi malam itu maka itu masa untuk mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Ketua KPU Prov Kalbar Ramdan juga mengajak bersama-sama menjadi warga negara patuh dan taat terhadap hukum dan konstitusi yang ada,

"Maka mekanisme ini akan kita jalan, kami tentu akan menunggu dari KPU Provinsi ke KPU Pusat karena proses gugatan itu tentunya nanti di turunkan ke bawah, daerah mana saja yang akan mendapat gugatan, apakah termasuk Kalbar, dimaksud gugatan maka kita akan memberikan jawaban terhadap gugatan yang disampaikan mengenai mekanisme yang berkaitan dengan pertanyaan adik-adik berkaitan dengan Penetapan tersebut kami akan merespon, sekali lagi kita akan menyampaikan aspirasi ini tentu kami akan laporkan kepada KPU RI "pungkasnya.

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved