Pemkot Buka Posko Aduan THR, Junaidi: Perusahaan Wajib Bayarkan THR Karyawan H-7 Lebaran

Lanjut disampaikannya, setiap pemberi kerja dia sudah wajib memerikan tunjangan hari raya keagamaan.

Pemkot Buka Posko Aduan THR, Junaidi: Perusahaan Wajib Bayarkan THR Karyawan H-7 Lebaran
Tribunnews.com
Ilustrasi Uang 

Pemkot Buka Posko Aduan THR, Junaidi: Perusahaan Wajib Bayarkan THR Karyawan H-7 Lebaran

PONTIANAK - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Pontianak membuka posko aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Kepala DPMTP-PTSP Kota Pontianak, Junaidi menjelaskan untuk tunjangan hari raya keagamaan memang di atur dalam Peraturan Kementerian Ketenaga Kerjaan (Permenaker) tahun 1994 nomor 4 dan dirubah pada tahun 2016 nomor 6.

Perubahan yang ada dijelaskannya aturan sebelumnya yang mendapatkan THR  masa kerja harus 1 tahun kerja tetapi perubahan aturan tahun 2016, walaupun karyawan bekerja satu bulan tetap berhak mendapatkan THR sesuai proforsional.

Baca: Terjangkit Rabies, Nyawa AA Gede Tak Tertolong

Baca: Aksi Panggung Solo BLACKPINK di Amsterdam Curi Perhatian

"Untuk di Kota Pontianak kita akan memantau dan Insyaallah setiap tahunnya akan membentuk posko dan tahun ini kita buka posko mulai H-7 lebaran," ucap Junaidi saat diwawancarai diruang kerjanya, Senin (20/5/2019).

Posko akan dibuka hingga H-30 hari setelah lebaran, hal itu ditegaskannya untuk memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengadu apabila tidak mendapat keadilan dari perusahaan.

"Kita membuat surat edaran untuk pembayaran tunjangan hari raya harus tepat waktu yaitu H-7 harus sudah di bayarkan oleh perusahaan," ucap Junaidi.

Jika tidak dilakukan pembayaran tepat waktu, maka perusahaan tersebut wajib untuk tetap melakukan pembayaran selain itu, merela didenda 5 persen dari jumlah THR yang diberikan.

Apabila perusahaan tidak membayar THR, dinas terkait akan  memberikan sangsi administratif kepada perusahaan. Berupa teguran pertama, kedua dan ketiga dan evaluasi terkait perijinannya.

"Tahun lalu ada laporan akan tetapi terkait keterlambatan. Tapi perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuannya dan harus membayar denda 5 persen  di tambah THR," ujarnya.

Lanjut disampaikannya,  setiap pemberi kerja  dia sudah wajib memerikan tunjangan hari raya keagamaan. 

"Pekerja dan pemberi kerja ini biasanya ada yang namanya PKB (perjanjian kerja bersama) di situ antara pemberi kerja dan berkerja memiliki satu  komitmen. Bisa saja THR nya di atas UMK itu tergantung komitmen perusahaan," tambahnya.

Bahkan menurutnya, asisten rumah tangga yang dikerjakan seharusnya dan wajib mendapatkan THR dari pemilik rumah.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved