Saran Yunarto Wijaya: BPN Prabowo Jangan Mau Dibohongi Tim Internal soal Hasil Rekap Pilpres 2019

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memberi saran ke BPN Prabowo - Sandiaga Uno agar jangan mau dibohongi tim internal terkait dengan rekap (hasil penghitungan suara) Pilpres 2019 yang kejanggalannya sudah terlalu banyak.

"Saran saya ke teman-teman BPN fokus saja. Subjeknya jangan berubah-ubah. Jangan mau dibohongi tim internal terkait dengan rekap yang kita lihat kejanggalannya sudah terlalu banyak," katanya pada akhir sesi Kompas Petang di Kompas TV dalam tema 'Adu Data Hasil Pemilu 2019', Rabu (15/5/2019).

Yunarto melanjutkan, yang ketiga balik lagi, tempatkan sebagaimana mestinya.

"Anda ingin berbicara kecurangan, anda silakan siapkan bahan-bahan dari sekarangan untuk di MK," kata Yunarto.

"Anda ingin berbicara mengenai menggugat rekap, bawa itu ke KPU. Data C1 yang anda katakan itu sudah diverifikasi, bawa itu ke KPU," lanjutnya. 

Baca: Yunarto Wijaya Berharap Ada Data Bombastis Buktikan Klaim Kemenangan 54 Persen Prabowo di Pilpres

Baca: Situng KPU Kamis (16/5/2019), Suara Masuk 84 % Lihat Hasil Pilpres 2019 Jokowi Vs Prabowo

Sehingga kemudian tidak terlihat bahwa sedang ada upaya untuk mencari perhatian dan ujung-ujungnya Prabowo akan ditinggalkan sendiri lagi. 

"Seperti apa yang terjadi di 2014. Orang-orang yang teriak-teriak pada akhirnya juga tidak bisa berbuat banyak di MK. Sangat mudah dipatahkan di MK," kata Yunarto. 

Pada akhirnya dalam tinta sejarah, yang namanya kemudian menjadi tidak baik adalah Prabowo sendiri.

"Yang diingat sujud syukur oleh hasil Quick Count yang bermasalah, yang diingat menggunakan data bermasalah ketika melaporkan real count, itu bukan BPN, bukan Prof La Ode tetapi Pak Prabowo," katanya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengungkapkan alasannya terkait penolakan terhadap hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Awalnya pembawa acara program Kompas Petang menanyakan tentang tanggapan BPN, terkait KPU yang menantang BPN untuk adu data.

"KPU menanti sebenarnya ini berani tidak BPN adu data di KPU terkait dengan adanya kecurangan, ada 54% yang disebut memenangkan Prabowo-Sandi," ungkap pembawa acara.

"Kami siap adu data, tapi juga kadang kita komplain kita protes hanya dibilang silakan masukin daftar isi, publik harus tau komplain kita," kata Andre Rosiade dari BPN.

Kemudian pembawa acara kembali menanyakan soal kebenaran apakah kasus tersebut tidak akan dibawa ke MK.

"Tapi apakah ini nanti akan dibawa ke MK, sesuai dengan mekanisme dan tekniknya," tanya pembawa acara.

Andre Rosiade menjawab bahwa dia belum mengetahui apakah BPN akan mengajukan gugatan ke MK atau tidak.

"Saya belum tahu apa tindakan yang diambil pak Prabowo dan BPN, bisa saja kita tidak bawa ke MK karena percuma, kita boikot saja. Bisa saja kita tidak dibawa ke MK karena percuma," kata Andre Rosiade.

"Caranya seperti apa kalau tidak dibawa ke MK?" ujar pembawa acara.

"Kalau itu kita boikot saja sudah, gitu lho," kata Andre Rosiade.

Mendengar jawaban tersebut lantas pembawa acara menanyakan hasil mana yang  akan diboikot.

"Anda boikotnya hasil Pilegnya atau Pilpresnya," ujar pembawa acara.

Andre menjawab bahwa saat itu mereka sedang membicarakan perihal kecurangan di Pilpres.

Menurutnya kasus di Pilpres lebih banyak dibandingkan dengan kasus di Pileg.

"Kita bicara kecurangan terstruktur, sistematis dan brutal di Pilpres. Kalau Pileg memang ada kecurangan itu tetap ada, banyaknya kasuistik tidak seperti di Pilpres yang diindikasikan, patut diduga ada kekuatan negara," kata Andre Rosiade.

Mendengar jawaban Andre tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya justru memberikan imbuan kepada Andre untuk fokus pada satu topik.

"Pertama saran saya adalah fokus. Anda konfers itu mau berbicara Pemilu yang curang atau perhitungan yang bermasalah," kata Yunarto.

"Ini adalah dua hal yang berbeda," lanjutnya.

Yunarto mengatakan, kemarin awal mengatakan ingin ekspos data.

Pihaknya sangat menunggu secara ilmiah, secara akademis untuk saling membuka data.

Termasuk kemudian kita bisa membuktikan apakah sihir sains yang dituduhkan kepada quic count selama ini salah atau tidak?

Itu pertama. Tapi yang terjadi kemarin, bicara orasi politik. Berbicara pada level lebih banyak mengenai kecurangan.

"Ketika ingin membahas mengenai hitungan yang bermasalahpun situng KPU yang dipermasalahkan. 

Perlu diketahui andai katapun situng bisa dibuktikan bermasalah sebagai sistem, tetapi yang dinyatakan sah sebagai hasil Pemilu adalah rekaputiulasi berjenjang, ujungnya ini apa?" kata Yunarto Wijaya.

"Contoh tadi ketika bicara mengenai penghitungan. Kita fokus deh, apakah misalnya Gerindra menolak hasil penghitungan suara dari rekap berjenjang? 

"Saksinya sama lho, dari TPS, PPK sampai Provinsi sampai nanti di level nasional. Kenapa bung Andre sudah menikmati kemenangan sebagai caleg. Makanya saya mengatakan di Tweetter harusnya Andre Rosiade dan Fadli Zon sebagai pemegang suara tertinggi di dapil masing-masing kalau mau konsitens menolak juga," ujar Yunarto Wijaya.

Andre Rosiade menanggapi pernyataan Yunarto Wijaya tersebut.

Menurut Andre Rosiade tak seharusnya Yunarto Wijaya menyamakan hasil Pileg dengan Pilpres 2019.

BREAKING NEWS - Satu Rumah di Jalan Panca Bakti Hangus Terbakar Disambar Petir saat Dini Hari https://t.co/llXqUXtgdS lewat @tribunpontianak

— Tribun Pontianak (@tribunpontianak) 16 Mei 2019

"Kan saya sudah saya bilang mas Toto, jangan menyamakan Pilpres dan Pileg. Jadi bicara kecurangan ini bukan kita menyederhanakan di TPS saja. Jadi ada proses sebelumnya bagaimana indikasi aparat bermain untuk mendukung petahana. Indikasi kepada daerah menekan kepala desa untuk mendukung petahana," kata Andre Rosiade.

Andre melanjutkan, kecurangan itu kita jangan hanya bicara soal di TPS dan rekapitulasi. 

Tapi kecurangan itu bicara dari awal. Makanya kami menolak.

Kenapa di Pileg kami tidak menolak, karena memang kecurangan itu TSMB itu terjadi di Pilpres.

Kedua, faktanya pemilih di Pilpres dan Pileg berbeda jumlahnya. Anda bisa lihat dong. Suara sahnya banyakan Pilpres dibanding Pileg.

Simak selengkapnya dalam video berikut: