Peradi Kota Singkawang Himbau Jaga Kondusifitas

Ketua Peradi Kota Singkawang Jamaan Elvi Eluwis mengatakan, kegiatan yang akan di lakukan 22 Mei mendatang di Jakarta adalah sah-sah saja

Peradi Kota Singkawang Himbau Jaga Kondusifitas
TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan
Ketua Peradi Kota Singkawang Jamaan Elvi Eluwis. 

Peradi Kota Singkawang Himbau Jaga Kondusifitas

SINGKAWANG - Ketua Peradi Kota Singkawang Jamaan Elvi Eluwis mengatakan, kegiatan yang akan di lakukan 22 Mei mendatang di Jakarta adalah sah-sah saja.

"Menurut saya 22 Mei nanti rencananya itu saya pikir itu sah-sah saja. Karena suara aspirasi masyarakat luas rakyat Indonesia, dan karena mereka juga punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan undang-undang Dasar 1945," ujarnya, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, selama tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, aksi itu sah-sah saja dilakukan.

"Kita di negara ini sama-sama menjaga aturan-aturan yang ada, artinya dia tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku begitu, ya tidak masalah," bebernya.

Baca: Pekerja Formal di Kalbar Meningkat 39,32 Persen

Baca: Wabup Effendi Harap Safari Ramadan Jadi Ajang Perkenalan Pejabat dan Masyarakat

Baca: Ekspor Komoditi Pertanian Ke Malaysia Lewat PLBN Entikong

Hal itu ia sampaikan terkait dengan adanya kabar akan ada aksi masa pada 22 Mei mendatang yang terpusat di Jakarta.

Sementara itu, kalau di daerah ia Katakan mungkin hanya riak-riak kecil.

"Bentuk gelombang protes yang Intinya kalau saya lihat ini sekarang puncaknya ada di pusat, kalaupun ada di daerah, adapun hanya riak-riak kecil saja dan orang-orang tertentu, karena ke daerah tidak terlalu berpengaruh kalau menurut pendapat saya," jelasnya.

"Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga konduktifitas di ibu kota negara ini, dan di seluruh tanah air ini," ungkapnya.

Ia menjelaskan, yang terpenting juga nantinya adalah semua pihak harus legowo menerima hasil penetapan 22 Mei mendatang. Dan kalaupun ada perbedaan data dan lain sebagainya, ia katakan tempuh lah jalur-jalur hukum seperti melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved