Fadli Zon Soroti MoU Proyek OBOR China, "Ada Tiga Alasan Kenapa Perjanjian Itu Tak Pantas Dilakukan"

Fadli Zon Soroti MoU Proyek OBOR China, "Ada Tiga Alasan Kenapa Perjanjian Itu Tak Pantas Dilakukan"

Fadli Zon Soroti MoU Proyek OBOR China,
KompasTV
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon 

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengajak untuk sama-sama menyoroti penandatanganan 23 Memorandum of Understanding (MoU) terkait proyek OBOR (One Belt One Road), atau yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI).

Penandatanganan 23 Memorandum of Understanding (MoU) itu dilakukan antara sejumlah pebisnis Indonesia dan Cina dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt Road Initiative (BRI) di Beijing pada 27 April 2019 silam.

Menurut Fadli, penandatanganan kerjasama yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik RI.

"Setidaknya ada tiga alasan kenapa perjanjian-perjanjian itu tak pantas dilakukan dan perlu ditinjau ulang," tulis Fadli Zon di akun Twitternya.

Baca: Ferdinand Sebut Klaim Kemenangan Prabowo - Sandiaga Uno di Angka 62 Persen Tidak Rasional

Baca: Fadli Zon Minta Investigasi Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS di Pemilu 2019, Ini Suatu Keanehan

Pertama, hampir semua yang disebut sektor swasta di Cina pasti berafiliasi dengan BUMN ataupun pemerintah RRC.

"Sehingga, dalih perjanjian yang diteken skemanya “Business to Business” (B to B), bukan “Government to Government” (G to G), dengan sendirinya jadi mentah," tulis politisi Partai Gerindra ini.

Kedua, proyek itu terkait dengan soal geopolitik dan geostrategis yang tak bisa digampangkan sebagai semata urusan bisnis dan investasi.

Perjanjian semacam itu mestinya mendapatkan supervisi dari Pemerintah dan dikonsultasikan pada DPR, karena ada soal politik, pertahanan dan keamanan yang perlu dikaji di dalamnya.

Fadli melanjutkan, sesuai Pasal 10 UU No. 24/2000, setiap perjanjian internasional yang menyangkut enam bidang, yaitu (a) politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara, (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara, (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup, (e) pembentukan kaidah hukum baru, serta (f) pinjaman dan atau hibah luar negeri, semuanya wajib mendapatkan persetujuan parlemen.


Halaman
1234
Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved