Akademisi dan Pengamat Dorong Soroti Pergeseran Suara dan Pelaksaan Pemilu, Ini Respon Bawaslu

Faktor pergeseran suara disebabkan oleh adanya ketidaklengkapan pengisian form yang ada, yang juga dipengaruhi aspek kapasitas KPPS.

Akademisi dan Pengamat Dorong Soroti Pergeseran Suara dan Pelaksaan Pemilu, Ini Respon Bawaslu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza saat menunjukan rekapitulasi TLS Rawan.   

Akademisi dan Pengamat Dorong Soroti Pergeseran Suara dan Pelaksaan Pemilu, Ini Respon Bawaslu

PONTIANAK - Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika pihaknya menerima laporan masyarakat jika dalam pengawasan ada yang luput seperti adanya potensi pergeseran suara.

"Kita Bawaslu pada prinsipnya memastikan proses pengawasan secara berjenjang disetiap level, mulai dari KPPS, PPK, Kabupaten Kota, Provinsi hingga nasional," terangnya, Jumat (10/05/2019).

Dari tren yang ada, faktor pergeseran suara disebabkan oleh adanya ketidaklengkapan pengisian form yang ada, yang juga dipengaruhi aspek kapasitas KPPS.

Baca: Sejumlah Masa Aliansi Masyarakat Galing Datangi Bawaslu Kabupaten Sambas

Baca: Kasus Dugaan Suap Panwascam Bawaslu Kalbar Pastikan Tak Hambat Proses Rekap di Kubu Raya

Di Bawaslu Kalbar, kata dia, untuk mengantisipasi hal tersebut telah melakukan beberapa kali sidang administrasi berdasarkan laporan yang masuk, misalnya Sekadau, Landak, Sanggau dan Ketapang.

"Secara umum, kalau kita lihat bahwa pergeseran itu bisa saja diakibatkan karena proses adanya perbedaan rekapitulasi disetiap level, dilevel bawah sekian, dilevel atas berubah sekian, pergeseran itu bisa terjadi antar peserta pemilu atau didalam peserta pemilu itu sendiri, diinternal partai khususnya berkaitan dengan caleg," katanya.

Disetiap jenjang, lanjut Faisal, Bawaslu terus melakukan pengawasan walaupun ada yang luput. Namun yang luput ditegaskannya dapat dilaporkan oleh masyarakat.

Baca: KPU Pastikan Langsung Tindaklanjuti Rekom Bawaslu

Baca: Tokoh Masyarakat Kayong Utara Apresiasi Bawaslu dan Aparat Keamanan

"Sepanjang fakta dan buktinya mendukung, saksinya jelas, materil dan formil clear maka dalam sidang pemeriksaan administrasi bisa saja meminta KPU mengkoreksi itu," tuturnya.

Namun diungkapkannya, pelanggaran terhadap pergeseran suara berkonsekuensi pada pidana dan etik. Dan sebelum itu, Bawaslu terlebih dahulu kepada proses administrasi.

"Kemarin misalnya kasus yang dilaporkan ada pergeseran suara dilaporkan ketika pleno rekapitulasi, Bawaslu Provinsi memutuskan ada laporan yang masuk ada perubahan tapi dalam sidang pemeriksaan Bawaslu Provinsi menyatakan KPU tidak terbukti melanggar prosedur, artinya laporan itu tidak bisa dikabulkan, dan proses rekapitulasi berjalan lagi," katanya. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved