Masih Ada Dugaan Pelanggaran Administrasi di Pleno, Umi : Tak Baik Jika Membawa Residu Masalah

Di sini fungsi supervisi dari tingkatan di atasnya terhadap proses rekap di tingkatan paling bawah untuk memastikan masalah bisa diselesaikan

Masih Ada Dugaan Pelanggaran Administrasi di Pleno, Umi : Tak Baik Jika Membawa Residu Masalah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati saat di wawancara awak media di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah, Rabu (6/12/2017). 

Masih Ada Dugaan Pelanggaran Administrasi di Pleno, Umi : Tak Baik Jika Membawa Residu Masalah

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai setiap permasalahan yang muncul dalam pleno semestinya dituntaskan di tahap terendah. 

Sebab, bukan hal yang baik jika membiarkan masalah di pleno tahap bawah menjadi residu yang terbawa ke pleno di tingkatan lebih tinggi. 

Berikut analisa perempuan yang juga pernah menjadi Komisioner KPU Kalbar itu, Kamis (09/05/2019): 

"Seharusnya permasalahan yang ada diselesaikan di tingkat paling bawah dan tidak baik jika membawa residu masalah ke forum pleno di tingkat atasnya. 

Apalagi sekarang rapat pleno rekapitulasi sudah sampai di tingkat provinsi. 

Baca: ‎KPU Prov Kalbar Pastikan Sidang Pleno Selesai Tanggal 11 Mei

Baca: Kapolda Tinjau Pengamanan Rapat Pleno KPU Provinsi Kalbar

Hal ini tidak hanya dari sisi KPU dan jajarannya saja tapi Bawaslu dan jajarannya seharusnya juga punya fungsi pengawasan dan harusnya menyelesaikan rekomendasi tersebut dari tingkat paling bawah.

Di sini fungsi supervisi dari tingkatan di atasnya terhadap proses rekap di tingkatan paling bawah untuk memastikan masalah bisa diselesaikan sesuai tingkatan. 

Untuk kabupaten yang masih melaksanakan rekap ditingkat kecamatan ini harus menjadi atensi khusus dari KPU/Bawaslu prov dan KPU/Bawaslu kabupaten, harusnya sudah ada prediksi untuk kecamatan yang jumlahnya besar untuk diberikan perhatian dan supervisi khusus.

Selain itu diperlukan adanya dukungan moral bagi PPK di kecamatan yang masih melakukan rekap dan sekaligus memastikan proses rekap menjadi clean n clear demikian juga dengan panwascamnya juga harus melakukan pengawasan maksimal, sehingga ketika rekap di di kabupaten dan provinsi bisa berjalan lancar,". (dho)
 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved