Pemda Sekadau Gelar Bimtek Penyusunan Register dan Risiko Program SKPD

Aloysius mengatakan menajemen resiko merupakan salah satu tata kelola yang harus dimiliki oleh seorang pemegang manajemen.

Pemda Sekadau Gelar Bimtek Penyusunan Register dan Risiko Program SKPD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Wakil Bupati Sekadau Aloysius saat memberikan sambutan di kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan register dan resiko program atau kegiatan pada SKPD yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Rabu (8/5/2019). 

Pemda Sekadau Gelar Bimtek Penyusunan Register dan Risiko Program SKPD

SEKADAU - Pemerintah kabupaten Sekadau melalaui Inspektorat Kabupaten Sekadau bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan register dan resiko program atau kegiatan pada SKPD yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Rabu (8/5/2019).

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengatakan menajemen resiko merupakan salah satu tata kelola yang harus dimiliki oleh seorang pemegang manajemen.

"Bimtek ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal SKPD. Sehingga, resiko yang diperkirakan akan muncul dapat dideteksi secara dini pada saat perencanaan dimulai. Bahkan, resiko dapat ditiadakan pada saat pelaksanaan," ujar Wakil Bupati.

Baca: Safari Ramadan Pemda Sekadau, Ajak Masyarakat Jadikan Radamdan Momentum Tingkatkan Keimanan

Baca: Kota Singkawang, Sambas, Sekadau, Kayong Utara Sudah 100 Persen, Bagaimana Suara Jokowi Vs Prabowo

Ia mengatakan pengelolaan resiko dan penyusunan register resiko merupakan satu diantara upaya untuk meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) bagi SKPD dalam menyusun perencanaan. Dimana menurut dia, berdasarkan hasilquality ansurance (QA) BPKP RI bahwa SPIP Kabupaten Sekadau masih berada pada level 3 kurang (belum penuh).

"Sesuai dengan RPJMN pada level 3 penuh pada tahun 2019, Kabupaten sekadau level SPIP ditargetkan pada level 3 penuh. Kekurangan ini harus dikejar agar Sekadau tidak ketinggalan dengan kabupaten lainnya," lanjutnya.

Untuk itulah menurut dia perlunya pemahaman yang sama tentang manajemen resiko sesuai tugas pokok dan fungsi terhadap program kegiatan yang telah disusun atau direncanakan dalam APBD maupun dalam perencanaan kinerja. Ia pun tak menampik banyaknya persoalan yang dihadapi dalam mengelola pemerintahan.

"ASN diberikan tanggungjawab yang besar terhadap tata kelola pemerintahan, keuangan untuk berkinerja lebih baik agar tidak dibayangi persoalan hukum. Kehati-hatian sangat diperlukan, bukan berarti takut mengambil keputusan, yang penting sesuai dengan peraturan," ungkapnya.

Baca: VIDEO: Berburu Takjil Buka Puasa Ramadan di Sekadau

Baca: Keramaian Lapak Takjil Warnai Hari Pertama Ramadan di Sekadau

Maka menurut dia deteksi dini terhadap indikasi perbuatan atau tindakan koruptif sangat penting. Dan hal tersebut menurutnya pula, hanya dapat dilakukan dengan menyusun register resiko program dan kegiatan.

"Saya berharap narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya perihal menajemen resiko dan penyusunannya," tuturnya

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sekadau telah memperoleh predikat WTP selama enam kali berturut-turut. Ia pun berharap, pemeriksaan 2018 dapat memperoleh predikat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca: Pemkab Sekadau Serius Wujudkan Program Satu Dusun Satu Sarjana

Sedangkan, untuk penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kemenpan RB tahun 2017 masih memperoleh predikat CC.

"Kita berharap pada 2018 predikat kinerja Kabupaten Seakdau dapat meningkat menjadi B atau BB. Memang masih banyaknya persolan yang harus diselesaikan, diantaranya mereformasi birokrasi dengan orientasi delapan area, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih bebas melayani (WBBM) yang harus secara terus menerus ditingkatkan," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved