Akan Kembali Beroperasi, Pemda Ketapang Kaji Subsidi Kapal Express

Rapat yang beragendakan mendengar ekpose rencana masuknya KMP Bahari Express, digelar di Ruang rapat Kantor Bupati Ketapang

Akan Kembali Beroperasi, Pemda Ketapang Kaji Subsidi Kapal Express
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Rapat yang beragendakan mendengar ekpose rencana masuknya KMP Bahari Express, digelar di Ruang rapat Kantor Bupati Ketapang. Selasa, (07/05/2019) malam. -- 

Akan Kembali Beroperasi, Pemda Ketapang Kaji Subsidi Kapal Express

KETAPANG - Menyikapi rencana masuknya kembali transportasi Kapal cepat atau Express, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait.

Rapat yang beragendakan mendengar ekpose rencana masuknya KMP Bahari Express, digelar di Ruang rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa, (07/05/2019) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Farhan mengatakan pihak Pemda sendiri tentunya menyambut baik rencana masuknya kapal cepat atau express di Ketapang.

Ia menilai, hal tersebut tentu memberikan alternatif dan kemudahan baik bagi masyarakat Ketapang yang hendak bepergian keluar Ketapang maupun sebaliknya.

Baca: Pemugaran Tak Harus Menghilangkan Nilai Historis

Baca: Ramdan Beberkan 21 Orang Penyelenggara Pemilu Meninggal dan 112 Sakit di Kalbar

Baca: Bantah Lakukan Penyuapan, SI: Ketua PPK dan Panwascam Minta Nominal Pada Relawan

"Hanya saja saat ini kita masih melakukan kajian dengan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Misalkan apakah dimungkinkan untuk diberikan subsidi atau tidak," ucapnya.

Selain itu, menurut Farhan alternatif lainnya agar kapal cepat atau express dapat masuk. Pihak manajemen memberikan harga tiket sesuai dengan kondisi dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

"misalkan harga tiket Rp 350ribu sedangkan pesawat misalkan Rp 600ribu sehingga potensi konsumen menggunakan jasa transportasi ini tetap ada," contohnya.

"Apalagi pertimbangannya kapal express ini angkutan bagasinya lebih banyak. Yang jelas keberadaan kapal express ini tentunya memberikan alternatif transportasi terhadap masyarakat," tuturnya.

Diakui Farhan, saat ini tentu tinggal menunggu tindak lanjut terkait aturan yang ada, dan pihaknya bisa saja melakukan koordinasi ke Kementrian Perhubungan untuk meminta solusi-solusi dalam rangka mendukung keberadaan transportasi di Ketapang.

"Melalui Dishub Ketapang kita akan berupaya meminta solusi kepada Kementrian Perhubungan RI di Jakarta atau ke Ditjen Perhubungan Laut," pungkasnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved